LP2B Harus Masuk RTRW, Firdaus: Jangan Sampai Sawah Hilang karena Tata Ruang

Padang, Scientia — Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B ke dalam dokumen tata ruang. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Firdaus, menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga masa depan pangan Sumbar.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pemerintah daerah segera memasukkan penetapan LP2B ke dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Sebelumnya, pemerintah mencatat penetapan LP2B secara nasional telah mencapai 87,52 persen dari Lahan Baku Sawah, melampaui target 87 persen untuk 2029.

Firdaus mengatakan, persoalan sesungguhnya bukan hanya menetapkan angka LP2B.

“Yang lebih penting adalah memastikan lahan yang sudah ditetapkan benar-benar terlindungi,” kata Firdaus.

Menurut dia, Sumbar membutuhkan lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.
Sawah juga memiliki fungsi ekologis, terutama dalam mengendalikan air dan menjaga keseimbangan lingkungan. Karena itu, Firdaus meminta penyusunan RTRW tidak semata-mata melihat kebutuhan pembangunan kawasan permukiman dan investasi.

“Kalau semua lahan produktif dialihkan, kita mungkin mendapatkan kawasan baru, tetapi kehilangan sumber pangan,” ujarnya.

Firdaus mengatakan tekanan terhadap lahan pertanian akan semakin besar seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan.
Karena itu, pemerintah harus memiliki batas yang jelas.

Ia meminta Bappeda dan perangkat tata ruang memperkuat sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan perlindungan lahan pangan.

“Jangan sampai dokumen satu mengatakan lahan harus dilindungi, tetapi dokumen lainnya justru membuka ruang untuk alih fungsi,” katanya.
Firdaus juga mendorong pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan.

Menurut dia, perlindungan LP2B harus disertai insentif kepada petani.

“Tidak cukup mengatakan petani harus mempertahankan sawah. Pemerintah juga harus memastikan bertani tetap menguntungkan,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Firdaus, perlindungan lahan pangan memiliki basis ekonomi.

“Kalau sawah produktif dan petaninya sejahtera, tekanan untuk menjual atau mengalihfungsikan lahan akan lebih kecil,” katanya.

Firdaus berharap Sumbar menjadi salah satu daerah yang serius mengintegrasikan kebijakan pangan dengan tata ruang.

“Jangan sampai kita bicara ketahanan pangan, tetapi tanah tempat pangan itu diproduksi justru hilang,” ujar Firdaus.(YRP)