Bupati Solok Ikuti Audiensi APKASI Bersama Pimpinan DPR RI

Jakarta, Scientia.id  – Bupati Solok, Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, mengikuti audiensi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Pimpinan DPR RI di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Solok hadir selaku Wakil Ketua Umum APKASI Bidang Kerja Sama Antar Daerah.

BACAJUGA

Nur Nadlifah: Perempuan Bangsa Adalah Spirit dan Kekuatan Partai

Rabu, 14/10/26 | 19:41 WIB

Pengurus DPC PKB Padang Dikukuhkan, Yusri Latif: Siap Serap Kebutuhan Masyarakat

Rabu, 14/10/26 | 15:14 WIB

Audiensi yang diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal itu dipimpin oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, serta diikuti jajaran pengurus dan beberapa orang bupati dari berbagai provinsi di Indonesia, antara lain dihadiri Bupati Blora – Dr.H. Arief Rohman, Bupati Jepara – Witiarso Utomo, Bupati Lampung timur – Ela Siti Nuryamah, Bupati Tegal – Ishak Maulana Rohman, Bupati Bandung – Dr. H. Dadang Supriatna, Bupati Lampung Selatan – Radityo Egi Pratama, Bupati Minahasa Utara – Joune James Ganda, Syaifudin – Sekretariat Apkasi.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan kepada pimpinan DPR RI, mulai dari tata kelola pemerintahan daerah, penguatan hubungan pusat dan daerah, hingga dukungan terhadap percepatan pembangunan di masing-masing wilayah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut adalah kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan menjadi perhatian berbagai pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, pimpinan DPR RI menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendukung pembangunan serta kemajuan daerah di seluruh Indonesia.

Keikutsertaan Bupati Solok dalam audiensi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai Wakil Ketua Umum APKASI Bidang Kerja Sama Antar Daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan berbagai kepentingan strategis kabupaten di Indonesia.