Mahyeldi: Persoalan Tambang Ilegal Tak Cukup Ditertibkan, Akar Masalah Harus Diselesaikan

Padang, Scientia — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan penyelesaian berbagai persoalan di daerah tidak bisa hanya dilakukan melalui penertiban di lapangan. Menurut dia, pemerintah harus menyasar akar persoalan agar solusi yang dihasilkan bersifat jangka panjang.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat berdialog dengan sejumlah aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat, 12 Juni 2026. Dialog tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pertambangan emas tanpa izin (PETI), pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Dalam pembahasan mengenai tambang ilegal, Mahyeldi mengatakan penertiban semata tidak akan menyelesaikan persoalan jika faktor pendukung aktivitas tersebut masih dibiarkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah distribusi BBM yang diduga digunakan untuk mengoperasikan alat berat di lokasi tambang ilegal.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” kata Mahyeldi.

BACAJUGA

Pengurus DPC PKB Padang Dikukuhkan, Yusri Latif: Siap Serap Kebutuhan Masyarakat

Rabu, 14/10/26 | 15:14 WIB

Fenomena Kabut Asap di Sumbar, Donizar: Jangan Tunggu Ada Korban

Rabu, 14/10/26 | 13:36 WIB

Ia menilai pengawasan distribusi BBM menjadi instrumen penting untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan bersama aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan.

“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” ujarnya.

Mahyeldi juga menegaskan perlunya membedakan aktivitas pendulangan tradisional dengan pertambangan yang menggunakan alat berat. Menurut dia, kedua aktivitas tersebut memiliki dampak lingkungan dan sosial yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda pula.

Selain isu pertambangan, Mahyeldi menyoroti sektor pendidikan. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi mengenai peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama dan pembelajaran jarak jauh, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” ujar Mahyeldi.

Dalam dialog itu, persoalan ketahanan sosial juga menjadi perhatian. Mahyeldi menilai berbagai tantangan sosial harus dihadapi melalui penguatan peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintahan nagari dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” katanya.

Menutup diskusi, Mahyeldi menegaskan pembangunan di Sumatera Barat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga persatuan dan memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” kata Mahyeldi.(yrp)