Pemprov Sumbar Salurkan 358 Ton Bantuan Pangan ke Daerah Terdampak, Gubernur Minta Tak Ada Bantuan Mengendap

Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menuntaskan distribusi bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk penanganan bencana hidrometeorologi. Total bantuan yang disalurkan mencapai 358.680 kilogram beras, dan sudah didistribusikan ke sembilan kabupaten/kota terdampak.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan seluruh bantuan tersebut langsung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tengah menghadapi masa pemulihan.

“Semuanya telah kita salurkan untuk menyokong kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana,” kata Mahyeldi di Padang, Rabu (03/12).

Pemprov Sumbar merinci jumlah beras yang diterima masing-masing daerah, yakni:

• Kabupaten Pesisir Selatan: 165.095 kg
• Kabupaten Pasaman Barat: 45.167,5 kg
• Kabupaten Padang Pariaman: 36.529,5 kg
• Kabupaten Agam: 2.289 kg
• Kabupaten Tanah Datar: 196 kg
• Kota Padang: 95.035,5 kg
• Kota Solok: 11.767 kg
• Kota Pariaman: 2.362,5 kg
• Kota Bukittinggi: 238 kg

Mahyeldi menegaskan agar bantuan tidak menumpuk di gudang, dan harus segera dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya minta Bupati/Wali Kota segera mendistribusikan ke masyarakat terdampak. Jangan ada yang tertahan terlalu lama,” tegasnya.

Meski penyaluran tahap pertama sudah tuntas, Pemprov Sumbar menilai bantuan masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Untuk itu, pemerintah telah mengajukan tambahan bantuan CPP tahap II ke Bapanas melalui Surat Gubernur Nomor 520/2108/Pangan/2025 tertanggal 2 Desember 2025.

Menurut data Pemprov, masih terdapat 78.235 jiwa terdampak bencana yang belum mendapatkan bantuan logistik pangan. Mereka tersebar di tujuh kabupaten/kota.

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan tambahan bantuan pangan. Karena itu kita ajukan lagi bantuan tahap dua,” ujar Mahyeldi.

Pemprov Sumbar berharap tambahan bantuan dapat segera disetujui agar distribusi dapat dilakukan lebih cepat, mengingat sebagian wilayah masih kesulitan memenuhi kebutuhan harian pasca bencana.(Adpsb)