Agam Alokasikan DBH Sawit untuk Lindungi Pekerja Perkebunan

Agam, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja sektor perkebunan sawit. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Kantor Bupati Agam, Kamis (7/8/2025), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Muhammad Iqbal.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit dari pemerintah pusat memainkan peran penting dalam pembangunan daerah, khususnya pada sektor sosial dan infrastruktur.

“Salah satu bentuk pemanfaatan DBH Sawit adalah untuk perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan yang selama ini belum terakomodasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Pemkab Agam melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, mengalokasikan sebagian dana tersebut untuk melindungi pekerja sawit yang belum tercakup dalam program jaminan sosial sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku.

BACAJUGA

Pengurus DPC PKB Padang Dikukuhkan, Yusri Latif: Siap Serap Kebutuhan Masyarakat

Rabu, 14/10/26 | 15:14 WIB

Fenomena Kabut Asap di Sumbar, Donizar: Jangan Tunggu Ada Korban

Rabu, 14/10/26 | 13:36 WIB

“Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Dengan adanya alokasi DBH Sawit ini, kita bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan sawit,” tambahnya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Iddial, menyampaikan bahwa hingga saat ini, sebanyak 4.133 pekerja sawit di Kabupaten Agam telah menjadi peserta program ini.

“Tujuan utama dari program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah lahirnya kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau risiko sosial lainnya,” ujar Iddial.

Baca Juga: Program SPM Agam Hadapi Tantangan Kemarau, Pemkab Fokus Cari Solusi Pertanian Berkelanjutan

Melalui Rakor ini, diharapkan tercipta sinergi lintas instansi guna memastikan seluruh pekerja perkebunan sawit mendapatkan hak perlindungan sosial yang layak, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)