Pasaman Barat, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadakan kegiatan advokasi dan sosialisasi imunisasi nasional pada Rabu (18/6) di Auditorium Kantor Bupati sebagai upaya menurunkan angka anak berstatus zero dose, yaitu anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, yang menyerukan pentingnya kerja sama lintas sektor, mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari, guna memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas imunisasi dasar sebagai langkah awal pencegahan penyakit menular.
“Imunisasi merupakan prioritas pemerintah. Kita harus bersinergi untuk mendata dan menjangkau anak-anak yang belum pernah diimunisasi. Ini adalah tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih sehat,” ujar Yulianto.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab menyukseskan program imunisasi tidak hanya berada di tangan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran aktif tokoh masyarakat, kader PKK, perangkat nagari, dan para orang tua.
“Melalui kolaborasi semua elemen, saya yakin target penurunan 50 persen kasus zero dose bisa kita capai. Imunisasi adalah fondasi perlindungan anak dari penyakit seperti campak, rubella, dan difteri,” tambahnya.
Ketua Bidang IV TP-PKK Pusat, Ny. Sifroati, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menambahkan bahwa keberhasilan program ini memerlukan edukasi yang intensif untuk mengatasi keraguan masyarakat terhadap imunisasi ganda dan potensi efek sampingnya.
“TP-PKK hadir untuk memperkuat sinergi dan memberikan edukasi yang tepat. Anak-anak zero dose harus segera mendapatkan layanan imunisasi, dan kita harus mendekati masyarakat dengan pendekatan persuasif,” kata Safriati.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, menyebut ada lebih dari 4.400 anak di wilayahnya yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Pihaknya akan mengoptimalkan 486 Posyandu untuk menjangkau seluruh anak tersebut melalui Program Imunisasi Kejar 2025.
“Kita tidak boleh membiarkan satu anak pun terlewat. Mari kita aktifkan semua lini, dari PKK kecamatan hingga wali nagari, untuk mendata dan mengedukasi orang tua mengenai pentingnya imunisasi,” tutup Sifrowati.
