Komisi I DPRD Sumbar Perkuat Koordinasi Untuk Kinerja 2026

PADANG- Guna mengoptimalkan perencanaan kinerja daerah tahun 2026, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat kerja evaluasi capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Tahun Anggaran 2025, baru-baru ini.

Dalam rapat tersebut, Komisi I yang membidangi pemerintahan menekankan pentingnya peningkatan akurasi perencanaan anggaran agar serapan belanja daerah lebih optimal serta angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat ditekan.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengatakan rapat evaluasi dilakukan untuk membedah secara menyeluruh capaian serta kendala yang dihadapi OPD selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai bahan persiapan pelaksanaan program tahun 2026.

“Evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran. Selain itu, kami juga mendorong persiapan yang lebih matang agar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 bisa berjalan efektif sejak awal tahun,” ujar Sawal.

BACAJUGA

Pendidikan Khusus Sumbar Masih Hadapi Sejumlah Tantangan, Ketua DPRD Sumbar Soroti Teknologi Pembelajaran.

Senin, 10/8/26 | 09:03 WIB

Indra Catri Sosialisasikan Perda Nomor 19 Tahun 2018 di Baso, Ajak Warga Biasakan Konsumsi Garam Beriodium

Minggu, 09/8/26 | 09:16 WIB

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyampaikan bahwa secara umum kinerja OPD mitra Komisi I menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar program dan target kerja mampu dituntaskan dengan capaian di atas 90 persen.

“Secara umum, mitra Komisi I mampu menyelesaikan target dan program kerjanya dengan sangat baik, bahkan sebagian besar capaiannya melebihi 90 persen,” kata Irsyad.

Meski demikian, ia menyoroti masih adanya sejumlah kegiatan yang telah tercapai secara fisik 100 persen, namun tidak diiringi dengan serapan anggaran yang maksimal.

“Di satu sisi hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk efisiensi dan penghematan. Namun di sisi lain, ini menjadi catatan penting agar ke depan perencanaan anggaran lebih akurat, sehingga SiLPA bisa ditekan dan dialihkan untuk program lain yang lebih membutuhkan,” jelasnya.

Irsyad menambahkan, evaluasi kinerja OPD secara komprehensif baru akan dilakukan setelah Gubernur Sumatera Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

“Sesuai ketentuan, LKPJ disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dari situ DPRD akan melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Komisi I DPRD Sumbar berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2026, sehingga kinerja pemerintahan daerah semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.