Dharmasraya, Scientia.id – Wali Nagari Sipangkur, Arif Gumensa, menggelar rapat koordinasi bersama PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) dan Pemerintah Daerah terkait rencana pembangunan Jembatan Tabek Gadang yang berada di Jorong Sipangkur I, Rabu (4/2/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut arahan Bupati Dharmasraya agar pembangunan di tingkat nagari dapat memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.
“Untuk menutupi defisit anggaran APBD Kabupaten Dharmasraya, salah satu langkah yang ditempuh adalah menggandeng perusahaan di lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat,” kata Arif Gumensa dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan bahwa dana CSR merupakan kewajiban perusahaan yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Namun, sejak dirinya menjabat sebagai Wali Nagari Sipangkur, belum ada realisasi dana CSR dari PT SAK.
“Sejak saya menjadi Wali Nagari Sipangkur, belum ada menerima realisasi dana CSR dari perusahaan tersebut,” ungkapnya.
Menurut Arif, dana CSR tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan Jembatan Batang Tabek di Jorong Sipangkur I. Ia menilai kondisi jembatan yang masih beralaskan papan sudah tidak layak dan membahayakan keselamatan warga.
“Jembatan itu sudah seharusnya diperbaiki, apalagi keluhan masyarakat sering terjadi kecelakaan di sana,” ucapnya.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Sipangkur, Zainal Datuak Panghulu Mudo, mengapresiasi rencana pembangunan jembatan tersebut. Ia menyebut jembatan Tabek Gadang merupakan akses vital yang menghubungkan tiga nagari sekaligus menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
“Masyarakat yang melintas di jembatan ini sering mengalami kecelakaan. Apalagi PT SAK berdiri sejak sekitar tahun 1986, sudah saatnya melayangkan kontribusinya kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Naldi juga meminta agar PT SAK dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dalam membangun wilayah sekitar.
“Bupati Dharmasraya selalu berpesan agar seluruh perusahaan dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” tegas Naldi.
Dalam rapat tersebut sempat terjadi ketegangan terkait besaran anggaran pembangunan jembatan. Perwakilan PT SAK menilai estimasi biaya sekitar Rp1 miliar terlalu besar.
Namun, persoalan itu akhirnya disepakati dengan keputusan bahwa tim teknis dari PT SAK akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Baca Juga: Satu Pelaku Curanmor Ditangkap Polisi Dharmasraya, Dua Lainnya Buron
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zakirman, DMPPTS Naldi, Sekretaris Baperida Fajar Robie Yunika, Camat Tiumang Marjilis, Wali Nagari Sipangkur Arif Gumensa, unsur niniak mamak, serta tokoh masyarakat setempat. (tnl)
