Firdaus Minta Pemerintah Hadir dengan Solusi Ekonomi, Bukan Sekadar Penindakan

Padang, Scientia – Ketua DPW PKB Sumatera Barat (Sumbar) yang juga Anggota DPRD Sumbar, Firdaus, menilai tiga persoalan besar yang disorot Gubernur Mahyeldi seperti tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan solar merupakan masalah klasik yang tak kunjung selesai karena lemahnya pengawasan dan ketegasan kebijakan di tingkat daerah.

Menurutnya, pemerintah provinsi harus mengambil langkah nyata dan sistematis, bukan sekadar diskusi atau koordinasi tanpa hasil konkret.

“Masalah tambang dan perikanan ilegal ini bukan hal baru. Tapi yang sering terjadi, tindakan di lapangan tidak konsisten. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tegas dan berkelanjutan, bukan reaktif,” tegas Firdaus di Padang.

Firdaus menekankan, penanganan masalah ini tidak bisa hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan di masyarakat, terutama ekonomi.

“Banyak warga yang terlibat karena faktor ekonomi. Maka solusi jangka panjangnya adalah membuka lapangan kerja dan memberikan alternatif usaha yang layak. Jika masyarakat sejahtera, mereka tidak akan memilih jalan ilegal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, hingga pemerintah kabupaten/kota agar langkah penanganan menjadi lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

Menanggapi maraknya praktik illegal fishing, Firdaus menilai perlu pendekatan yang lebih humanis kepada nelayan. Ia mendukung langkah Pemprov Sumbar yang mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, namun menegaskan bahwa hal itu harus disertai bantuan nyata di lapangan.

“Kalau nelayan tidak dibantu alat tangkapnya, tentu mereka sulit beralih. Pemerintah harus turun langsung, bantu dengan fasilitas dan pelatihan, bukan hanya imbauan,” jelasnya.

Firdaus juga menyoroti kelangkaan BBM yang masih kerap terjadi di beberapa daerah. Menurutnya, hal itu menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.

“Tambahan kuota tidak akan berarti kalau penyalurannya tidak diawasi. SPBU harus diajak patuh terhadap aturan pembatasan pembelian. Jika tidak, yang diuntungkan hanya oknum-oknum tertentu, bukan masyarakat kecil,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD, Firdaus berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat sekaligus melindungi sumber daya alam Sumbar dari eksploitasi ilegal.

“PKB berpandangan bahwa pembangunan harus berkeadilan. Kita ingin sumber daya alam ini memberi manfaat untuk rakyat, bukan dirusak oleh pihak yang mencari keuntungan sesaat,” pungkasnya.

Menurut Firdaus, langkah cepat dan tegas dari pemerintah, didukung oleh pengawasan dan partisipasi publik, akan menjadi kunci menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Sumatera Barat.(yrp)