Muhidi Terima Dokumen Hasil Psikotes Calon Komisioner KPID Sumbar

Padang, Scientia.id – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menerima dokumen hasil psikotes calon komisioner KPID Sumbar periode 2025–2028, Kamis (2/10).

“KPID ke depan perlu mengajak peran ninik mamak atau tokoh masyarakat dalam memberikan masukan terhadap konten televisi. Jika ini bisa dilakukan, pariwisata kita bisa mendunia, UKM lokal semakin dikenal, budaya terjaga dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat sejahtera, maka PAD akan meningkat dan pembangunan pun ikut bergerak maju,” ujar Muhidi.

Sementara itu, Ketua Timsel KPID Sumbar, Otong Rosadi menjelaskan, test psikologi menjadi salah satu instrumen penting dalam proses seleksi.

Menurutnya, hasil test tersebut sejalan dengan penilaian timsel secara keseluruhan.

BACAJUGA

Pariaman Gelar Festival Malingka Carano Jo Arai Pinang Tingkat Sumbar 2025

Kamis, 16/10/25 | 08:26 WIB

Hasil Pemeriksaan BPOM, Dinkes Padang Panjang Pastikan Makanan Program MBG Aman

Kamis, 16/10/25 | 07:03 WIB

“Test psikologi merupakan bagian penting dari uji kompetensi. Nama-nama yang mendapat rekomendasi ‘tidak disarankan’ tidak masuk dalam 15 besar. Hasil ini linier dengan penilaian Timsel sehingga akuntabilitas dan objektivitas tetap terjaga,” jelas Otong.

Dengan penyerahan dokumen tersebut, sebanyak 21 peserta—terdiri atas 15 nama baru dan 6 petahana—dipastikan melaju ke tahap selanjutnya, yaitu fit and proper test yang akan digelar oleh Komisi I DPRD Sumbar.

Inilah 21 nama calon KPID diserahkan ke Ketua DPRD Sumbar, Kamis kemarin, enam KPID Patahana: Eka Jumiati, Ficky Tri Saputra, Edramardi, Yusrin, Dasrul.

Sementara 15 nama hasil Pansel KPID masih di amplop Ketua DPRD Sumbar dan segera dipublis ke masyarakat Sumbar.

Sementara Widya Navies, Ketua PWI Sumbar menyebut, selama seleksi berlangsung, ada sejumlah wartawan yang menjadi peserta test ini menghubunginya untuk berkomunikasi, namun dia tetap pada posisi sebagai timsel dan menjaga integritas.

Di sisi lain ia menjelaskan, timsel juga menyurati KPU Sumbar untuk memastikan tidak ada peserta yang terafiliasi dengan partai politik. “Ini langkah antisipasi agar komisioner KPID yang terpilih benar-benar independen, profesional dan bebas dari kepentingan politik,” tegas Widya. (*)