Scientia.id – Presiden Amerika Donald Trump terapkan tarif 25 persen untuk barang impor India mulai 1 Agustus 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (30/7/2025), seperti dilaporkan CNBC. Tarif tersebut sedikit lebih rendah dari sebelumnya yang mencapai 26 persen.
India selama ini dikenal sebagai salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat. Namun, Trump menilai kebijakan perdagangan India tidak adil.
“Ingat, meskipun India adalah teman kita, selama bertahun-tahun kita hanya berbisnis relatif sedikit dengan mereka karena tarif mereka terlalu tinggi, termasuk yang tertinggi di dunia, dan mereka memiliki hambatan perdagangan non-moneter yang paling berat dan menjengkelkan dibandingkan negara mana pun,” tulis Trump di Truth Social, dikutip Kamis (31/7/2025).
Dalam unggahan berikutnya, Trump menegaskan kembali alasannya menaikkan tarif. “Kita memiliki defisit perdagangan yang sangat besar dengan India!!!” tegasnya.
Selain tarif, Trump juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada India. Ia menyebut ada dua alasan utama: pertama, kebijakan perdagangan India dianggap merugikan AS; kedua, India masih membeli peralatan militer dan energi dari Rusia.
“Selain itu, mereka selalu membeli sebagian besar peralatan militer dari Rusia, dan merupakan pembeli energi terbesar Rusia, bersama China, di saat semua orang ingin Rusia menghentikan pembunuhan di Ukraina – semuanya tidak baik!” kata Trump.
Meski tidak merinci bentuk hukuman tambahan tersebut, Trump memastikan penalti akan mulai berlaku bersamaan dengan tarif pada awal Agustus.
Menanggapi kebijakan ini, Kementerian Perdagangan dan Industri India menyatakan pihaknya tengah mengkaji dampak dari keputusan Trump.
Baca Juga: Tarif 0% untuk Produk AS, Alex Ingatkan Pemerintah: Jangan Korbankan Petani dan Peternak Lokal!
“India dan AS telah terlibat dalam negosiasi untuk mencapai perjanjian perdagangan bilateral yang adil, seimbang, dan saling menguntungkan selama beberapa bulan terakhir. Kami tetap berkomitmen pada tujuan tersebut,” terang kementerian India dalam pernyataan resmi. (dtk)
