Reses Ketua DPRD Sumbar, Warga Keluhkan Kondisi Jalan Bandar Buat ke Koto Luar

scientia.id — Warga Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang mengeluhkan kondisi jalan utama yang menghubungkan Bandar Buat dan Koto Luar menuju Kampus Universitas Andalas (Unand) yang rusak dan sempit.

Keluhan itu disampaikan dalam agenda reses perseorangan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, yang digelar di Musola Nurul Anhar Komplek Jalan Utama, Senin (28/7/2025).

Ketua LPM Koto Lua, Gunawan, mengatakan bahwa kerusakan jalan tersebut sangat memprihatinkan dan menyulitkan mobilitas warga, termasuk mahasiswa dan pelajar. Ia meminta agar pemerintah, melalui kewenangan yang ada, segera memfasilitasi perbaikannya.

“Jalur ini sangat vital, terutama bagi akses ke Unand. Selain itu, terdapat dua madrasah yang akses jalannya juga sangat sempit, bahkan tak bisa dilalui dua mobil secara bersamaan,” ujarnya.

BACAJUGA

Ade Rezki Pratama Ingatkan Masyarakat: Sehat Itu Mahal, Tapi Bisa Dijaga Sejak Dini

Kamis, 16/10/25 | 14:50 WIB

Pemkab Solok Hentikan Sementara Kegiatan Wisata Glamping Lakeside Alahan Panjang

Kamis, 16/10/25 | 14:35 WIB

Menanggapi aspirasi itu, Muhidi menyatakan akan menelusuri status jalan tersebut. Jika masuk dalam kewenangan provinsi, ia siap memperjuangkan alokasi anggaran bertahap meskipun kondisi fiskal saat ini terbatas.

“Jika itu menjadi tanggung jawab provinsi, maka akan kita masukkan dalam prioritas. Infrastruktur dasar seperti ini harus jadi perhatian bersama,” kata Muhidi.

aspirasi lainya yang disampaikan warga adalah rencana perbaikan jalan lingkungan di Komplek Jalan Utama yang dijadwalkan akan direalisasikan pada 2026 melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

“Insya Allah, perbaikan jalan lingkungan ini akan kita perjuangkan dalam APBD 2026. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami di DPRD terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” kata Muhidi.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga mengusulkan pelebaran ruang MTQ serta peningkatan sarana prasarana masjid. Muhidi berjanji seluruh usulan akan dicatat dan disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan.

“Kami hadir bukan hanya mendengar, tapi juga untuk memastikan usulan ini ditindaklanjuti dalam kebijakan nyata di DPRD,” tutup Muhidi. (*)