Kepala Sekolah se-Sumbar Ikuti Workshop Mutu Pendidikan di Bukittinggi

Bukittinggi, Scientia.id – Sebanyak 340 kepala sekolah dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Barat hadir di Bukittinggi untuk mengikuti kegiatan workshop peningkatan mutu kepala sekolah. Acara yang berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025, di Hotel Pusako Bukittinggi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama MKKS SMP Provinsi Sumbar.

Workshop mengusung tema “Menguatkan Kompetensi Kepala Sekolah Menuju Mutu Pendidikan yang Unggul dan Adaptif terhadap Perubahan Kebijakan”. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Herriman, Ketua MKKS Provinsi Sumbar Zulfamiarti, pengurus MKKS, dan para kepala sekolah SMP dari berbagai daerah.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, dalam sambutannya menyatakan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kota Bukittinggi.

BACAJUGA

12 SPPG Bukittinggi Belum Kantongi SLHS

Selasa, 06/1/26 | 10:14 WIB

Gedung Baru BPRS Jam Gadang Diresmikan, Aset Tembus Rp135 Miliar

Sabtu, 20/12/25 | 21:13 WIB

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kepala sekolah, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menyikapi regulasi-regulasi baru di dunia pendidikan. Selamat datang di Kota Bukittinggi,” ujarnya.

Ketua MKKS Provinsi, Zulfamiarti, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan pendidikan dan memperkuat sinergi antardaerah.

“Dengan dinamika regulasi yang terus berubah, diperlukan pemahaman bersama agar pelaksanaan di lapangan tidak berbeda arah. Kami berharap kegiatan ini memperkuat sinergi antar daerah demi peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Drs. Jalinus menyebutkan bahwa kegiatan ini murni dilaksanakan atas inisiatif dan dana swadaya kepala sekolah dan pengurus MKKS, dan akan berlangsung selama dua hari.

Materi dalam workshop mencakup pembahasan Permendikbud Nomor 11, 12, dan 13 Tahun 2025, serta Permendiknas Nomor 7 Tahun 2025, sebagai bentuk penguatan pemahaman terhadap regulasi terbaru di sektor pendidikan. (*)