Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar Dorong Pemerintah Provinsi Investasikan Dana Rajawali

scientia.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat menginvestasikan puluhan miliar Dana Rajawali sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD.

Hal tersebut mengemuka saat rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025, Kamis (24/7) di ruang sidang utama.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi serta pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon.
Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Pemimpin Masa Depan Harus Paham Agama, Adat, dan Budaya

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak menyampaikan, saat ini Dana Rajawali sekitar Rp 97 Miliar lebih mengendap dalam bentuk deposito.

BACAJUGA

Puisi-puisi Wulan Darma Putri

Minggu, 30/11/25 | 15:51 WIB

Jejak Sastra Melayu Klasik dalam Kehidupan Masyarakat Lampau

Minggu, 30/11/25 | 15:11 WIB

Dalam kondisi sulit saat ini, lanjut Khairuddin, uang tersebut dialokasikan untuk investasi. Dana Rajawali tersebut lebih baik di investasikan sebagai tambahan penyertaan modal di Bank Nagari.

Dengan penambahan penyertaan modal tersebut akan bisa meningkatkan profit antara 15 hingga 20 persen dari yang biasanya, sehingga nantinya bisa menambah PAD.

“Diharapkan dengan deviden tersebut direalisasikan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu mendapatkan beasiswa,” ujarnya.

Disamping itu, Gerindra juga mendorong zakat yang berasal dari ASN diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Fraksi Partai Gerindra dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya memaksimalkan pendapatan asli daerah.

“Banyak celah dan potensi untuk peningkatan pendapatan terutama dari BUMD yang operasional dan merupakan asset daerah,” tambahnya.

“Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan Audit investigasi independen tahunan di setiap BUMD,” tutup Khairuddin. (*)