“Program Sekolah Rakyat ini tentu inovatif. Tapi DPR akan mengawal ketat, agar tak ada satu pun rakyat Indonesia yang terabaikan hak pendidikannya,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, konsep Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan hingga ke pelosok negeri. Namun, Puan juga mengingatkan bahwa implementasi di lapangan bukan perkara mudah. Pemerintah harus bersiap menghadapi tantangan teknis dan sosial yang kompleks.
“Di lapangan itu penuh tantangan. Jangan sampai niat baik ini justru berubah jadi eksklusivitas baru. Itu kontra-produktif,” sindirnya tajam.
Puan juga menggarisbawahi bahwa Sekolah Rakyat seharusnya bersifat pelengkap, bukan pesaing dari sekolah formal yang sudah ada. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memicu benturan dengan sekolah eksisting yang selama ini sudah berjuang di bawah kondisi terbatas.
“Jangan sampai keberadaan Sekolah Rakyat memicu kompetisi tidak sehat dengan sekolah-sekolah yang telah lebih dulu berdiri. Harusnya saling melengkapi,” ujar mantan Menko PMK tersebut.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan dalam proses penyempurnaan program ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi masa depan pendidikan nasional.
“Program baru itu butuh proses. Tak bisa langsung sempurna. Yang penting ada kolaborasi kuat antara DPR dan Pemerintah demi anak-anak bangsa,” tutupnya.
Puan menunjukkan bahwa dukungan terhadap inovasi pendidikan tetap harus disertai kontrol ketat agar ‘niat baik’ tidak berubah menjadi kegagalan yang menambah luka pendidikan di Tanah Air.(yrp)