“Kalau Selat Hormuz ditutup, Indonesia jelas akan terkena dampaknya. Kita ini importir besar minyak dan gas dari kawasan itu. Jangan tunggu situasi memburuk baru bergerak,” tegas Puan saat membuka Masa Sidang IV di Gedung DPR, Senayan, Selasa (24/6/2025).
Puan menyerukan agar Pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan menggandeng negara-negara sahabat mendorong gencatan senjata dan meredam konflik. Menurutnya, Indonesia punya tanggung jawab moral dan politik untuk berkontribusi menjaga perdamaian dunia, sebagaimana amanat konstitusi.
“Indonesia memang menganut politik bebas aktif, tapi bukan berarti pasif. Kita harus proaktif mendorong perdamaian, karena korban paling besar adalah perempuan dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa,” ujar politisi PDIP itu.
Ia juga menyindir keterlibatan negara-negara besar yang memperkeruh situasi di Timur Tengah. Menurutnya, konflik berkepanjangan hanya akan memperburuk stabilitas kawasan dan menekan pasar global yang sudah rapuh pasca-pandemi.
“Yang diperlukan sekarang adalah penahanan diri dari semua pihak, termasuk negara-negara besar. Jangan jadi bensin di tengah api,” sindirnya tajam.
DPR, lanjut Puan, akan segera membahas dampak lanjutan konflik Timur Tengah dalam konteks penyusunan RAPBN 2026. Ia menekankan pentingnya mitigasi serius terhadap gejolak kurs, kenaikan harga energi, serta potensi pembengkakan subsidi BBM.
“Pemerintah harus sudah punya skenario antisipatif. Jangan sampai masyarakat yang menanggung beban kenaikan harga gara-gara kita lamban merespons,” ujar Puan.
Ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, menjadi ancaman nyata bagi negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia. Selain minyak mentah, Indonesia juga mengimpor LPG dari Qatar dan UEA yang jalurnya melewati selat tersebut.
Jika Selat Hormuz diblokade, Indonesia terancam krisis energi. Harga BBM bisa melonjak, subsidi membengkak, dan inflasi menghantam daya beli rakyat. Meskipun keputusan penutupan selat itu belum final, Puan mendesak pemerintah untuk tidak lengah.
Di tengah ketegangan itu, Puan juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah mengevakuasi WNI dari wilayah konflik. Ia berharap evakuasi berlangsung aman dan tanpa kendala.
“Saya mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat. Evakuasi WNI dari Iran dan Israel sudah dimulai dan dilakukan secara bertahap. Ini langkah tepat yang harus terus dikawal,” tutupnya.(yrp)