Padang, Scientia.id – Anggota DPRD Sumbar yang juga Bendahara DPW PKB Sumbar, Donizar angkat bicara terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menggemparkan masyarakat Pesisir Selatan. Kasus tersebut melibatkan dua perempuan muda yang diduga dieksploitasi secara seksual di sebuah cafe di daerah tersebut.
Menurut Donizar, kejadian ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi korban yang awalnya dijanjikan pekerjaan melalui media sosial, namun justru berujung pada eksploitasi seksual di bawah tekanan dan tanpa hak yang layak.
“Ini bukan kasus kecil. Ini lupa sosial yang menghancurkan masa depan generasi muda perempuan kita. Modusnya klasik, dijanjikan pekerjaan, ternyata dirumuskan dalam praktik eksploitasi,” kata Donizar pada Scientia.id, Selasa (24/6).
![Anggota DPRD Sumbar, Fraksi PKB, Donizar.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/08/Screenshot_2025-08-27-20-34-06-15_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-120x86.jpg)
Donizar juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan penindakan, namun menekankan pentingnya langkah preventif dan pengawasan berkelanjutan terhadap tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi sarang praktik serupa.
Lebih lanjut, Donizar menyatakan bahwa DPW PKB Sumbar memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini. Ia mengintruksikan jajaran DPC PKB Pesisir Selatan untuk turun aktif mengawal proses hukum dan memastikan perlindungan terhadap korban. Ia juga mendorong Ketua DPRD Pesisir Selatan untuk mengawasi secara menyeluruh jalannya penanganan kasus tersebut.
“DPW PKB memberi atensi penuh kepada DPC PKB Pessel dan Ketua Ketua DPRD Pessel agar benar-benar mengawasi proses ini. Kita tidak boleh membiarkan praktik serupa kembali terjadi. Ini soal perlindungan masyarakat terutama perempuan muda,” ujar Donizar tegas.
Donizar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan lembaga masyarakat dalam memperkuat edukasi dan literasi digital di kalangan generasi muda agar mereka tidak mudah terjebak dalam modus TPPO semakin beragam.
“Edukasi adalah benteng pertama. Pemerintah harus hadir dengan regulasi, aparat hadir dengan penindakan, dan masyarakat adil dengan kepedulian,” ujarnya.
Donizar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan Sumatera Barat menjadi daerah yang aman dan bermartabat.
“Kita ingin Sumatera Barat bebas dari praktik-praktik keji seperti ini. Perempuan dan anak-anak harus masa aman di kampung halamannya sendiri,” tutup Donizar. (Tmi)
