Dharmasraya, Scientia.id – Konflik antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Dharmasraya dengan masyarakat setempat menjadi sorotan utama Forum Mahasiswa Dharmasraya.
Presidium Forum Mahasiswa Dharmasraya, Gilang Permana mendesak Bupati Dharmasraya untuk bertindak tegas dan arif bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kerap mencuat.
Baru-baru ini, mencuat persoalan antara PT Bukit Raya Mudisa (BRM) dengan masyarakat Koto Nan Empat Dibawuh. Mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Dharmasraya menemukan akar masalah pada Mou nya.
Gilang menegaskan bahwa Bupati Dharmasraya harus mengambil tindakan tegas untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan.
“Ini untuk saling mengguntungkan kedua belah pihak termasuk bagaimana investor-investor harus tertib juga dengan aturan yang berlaku,” ungkap Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini, Rabu (4/6/2025).
Ia menambahkan perjanjian atau MoU kedua belah pihak terjadi perbedaan tafsiran atau multitafsir dan menjadi sumber konfliknya, itu yang ditemukan Bupati Dharmasraya.
Belum usai persoalan PT BRM, kini muncul lagi konflik antara masyarakat Nagari Koto Padang dengan PT Dharmasraya Lestarindo (DL).
“Dengan adanya konflik masyarakat setempat dengan pihak perusahaan tentu diduga ada sesuatu yang belum tertuntaskan oleh pihak investor dengan keberadaan usahanya yang beroperasi di wilayah tersebut.” jelasnya.
Menyikapi kedua konflik tersebut, Gilang meminta Bupati Dharmasraya untuk segera menyelesaikannya.
Ia juga menegaskan jika ditemukan perusahaan-perusahaan nakal yang berkonflik dengan masyarakat setempat meminta kepada Bupati Dharmasraya untuk memberikan peringatan kepada perusahaan terkait atau merekomendasikan untuk pencabutan Izin usahanya kepada pihak terkait.
Baca Juga: Aksi Mogok Sopir Pengganti PT Dharmasraya Lestarindo, Jalan Masuk ke Pabrik Diblokir
“Hal ini juga berlaku untuk semua perusahaan – perusahaan yang ada di Dharmasraya bukan perusahaan PT DL dan PT BRM saja,” pungkasnya. (tnl)