Gelar Syukuran, Fraksi PKB Tanah Datar Bakal Perjuangkan Perda Pontren

Fraksi PKB Tanah Datar menggelar syukuran dan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, Sabtu, (21/9).

Tanah Datar, Scientia – Usai puasa sekitar 30 tahun, kini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ‘pecah telur’ menduduki kursi legislatif DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

Atas keberhasilan itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Tanah Datar menggelar syukuran sekaligus dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, pada Sabtu, (21/9) di daerah setempat.

“Alhamdulillah, sekarang PKB sudah pecah telur di Kabupaten Tanah Datar. Berarti PKB sudah dipercaya masyarakat di Tanah Datar, semoga kemenangan ini menjadi kemenangan masyarakat,” kata Ketua DPC PKB Tanah Datar, Indra Gunalan dalam sambutannya.

Atas kesuksesan ini, agenda Fraksi PKB Tanah Datar ke depan bakal memperjuangkan kepentingan masyarakat. Salah satunya, mendorong Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan perhatian khusus bagi pondok pesantren (pontren).

BACAJUGA

Tingkatkan Ekonomi dan Solidaritas Antara Anggota Lintas Partai, KPPI Sumbar Bentuk Koperasi

Selasa, 20/5/25 | 15:18 WIB

Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Donizar

Donizar Anggap Troll Mini Ancam Masa Depan Nelayan Kecil dan Ekosistem Laut

Senin, 19/5/25 | 11:07 WIB

Bentuk dorongan itu, lanjut Indra, Fraksi PKB akan memperjuangkan tentang peraturan daerah (perda) pontren di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, juga memperjuangkan suara masyarakat, seperti terkait pengangguran dan fasilitas umum.

“Semoga momen ini jadi terbaik untuk PKB dan masyarakat. Semoga Allah membukakan hati pimpinan melayani sesuai keinginan masyarakat, bukan hanya sesuai keinginan pimpinan,” ujarnya.

Terkait syukuran ini, menurut Indra sebagai momentum sukses melewati pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) DPRD tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta partisipasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) tahun 2024.

Turut hadir kegiatan syukuran ini, bupati Tanah Datar, Ketua DPW PKB Sumbar, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, pimpinan dan pengurus pontren, wali nagari, pendamping desa, kader, partisan, tim relawan, calon bupati dan wakil bupati Tanah Datar, dan masyarakat.