Firdaus : Sumbar Harus Jadi Model Biosekuriti Perikanan

Padang, Scientia – Ketua DPW PKB Sumatera Barat (Sumbar) yang juga anggota DPRD Sumbar, Firdaus, menilai biosecurity harus menjadi prioritas kebijakan daerah mengingat besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.

Firdaus menegaskan bahwa Sumbar memiliki potensi perikanan darat dan laut yang besar, namun kerentanan terhadap penyakit ikan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim menuntut pemerintah daerah bertindak lebih cepat.

“Kita tidak boleh hanya bicara produksi dan ekspor. Yang harus diperkuat adalah sistem biosekuriti perikanan agar budidaya kita aman, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Firdaus.

Ia menilai kehadiran negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA) dan mitra internasional di Padang menunjukkan bahwa isu biosecurity kini menjadi perhatian global. Sumbar, kata Firdaus, harus memanfaatkan momen ini untuk memperbarui standar, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperkuat regulasi.

Firdaus menekankan bahwa Sumbar memiliki peluang besar menjadi model penguatan biosecurity akuakultur di Indonesia. Ia menyoroti produksi ikan nila yang mencapai 236 ribu ton pada 2024, serta pengembangan kerapu, tuna, lobster, dan rumput laut yang terus meningkat.

“Dengan potensi sebesar itu, Sumbar perlu punya sistem biosecurity yang ketat, terukur, dan mengikuti standar internasional. Ini bukan hanya untuk ekspor, tapi untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan penghasilan nelayan serta pembudidaya,” katanya.

Menurutnya, kerjasama regional di Samudra Hindia sangat penting untuk menghadapi ancaman penyakit ikan lintas batas yang kini semakin sering terjadi.

Firdaus menyebut persoalan biosekuriti tidak hanya soal teknis di kolam atau tambak, tetapi meliputi seluruh rantai produksi.

Ia menekankan tiga titik rawan yang harus segera diperbaiki, yaitu pengendalian penyakit dan kualitas air di lokasi budidaya. Banyak daerah masih mengandalkan metode konvensional tanpa standar higienis yang memadai.

Kedua, pengawasan lalu lintas benih dan komoditas perikanan. Masuknya penyakit dari luar daerah bisa menghancurkan produksi lokal.

Ketiga, teknologi dan fasilitas laboratorium. Sumbar membutuhkan laboratorium pengujian penyakit ikan yang modern dan cepat.

“Tanpa memperbaiki hulu dan hilir, kita tidak akan pernah benar-benar aman dari ancaman penyakit ikan,” tegasnya.

Untuk memperkuat biosekuriti perikanan di Sumbar, Firdaus menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret yaitu membangun pusat laboratorium biosekuriti perikanan bertaraf internasional di Sumbar sebagai bagian dari jaringan kerja sama IORA.

Kedua, meningkatkan pelatihan teknis bagi pembudidaya, penyuluh, dan pemerintah daerah agar memahami standar biosecurity modern.

Ketiga, menyusun regulasi daerah terkait pengawasan benih, pakan, dan pergerakan komoditas perikanan untuk mencegah penyebaran penyakit.

Keempat, mendorong riset dan inovasi teknologi budidaya perikanan berbasis biosecurity, termasuk sensor kualitas air, sistem resirkulasi, dan zona aman budidaya.

Kelima, mengintegrasikan biosecurity dalam program ekonomi biru Sumbar, bukan hanya sebagai kegiatan teknis, tetapi sebagai arah kebijakan jangka panjang.

Keenam, membangun pusat pelatihan perikanan IORA di Sumbar agar daerah ini menjadi hub pengetahuan bagi negara-negara Samudra Hindia.

Firdaus menambahkan bahwa keberadaan IORA di Padang harus dimaknai sebagai kesempatan besar, bukan sekadar agenda seremonial. Ia memastikan PKB Sumbar akan mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan biosekuriti sebagai pilar utama pembangunan sektor perikanan.

“Sumbar harus berada di garis depan dalam memperkuat biosekuriti perikanan. Ini tentang masa depan pangan, ekosistem, dan ekonomi masyarakat kita,” tutupnya.(yrp)