Program ini dirancang untuk mempercepat, mempermudah, dan membuat layanan lebih transparan, baik bagi pimpinan daerah maupun masyarakat. “Tujuannya jelas, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemprov Sumbar dan mewujudkan tata kelola birokrasi yang profesional serta berdaya saing,” kata Ade, Kamis (14/8).
Capaian pelayanan keprotokolan Pemprov Sumbar sebenarnya sudah di atas target. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2024, indeks kualitas layanan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) mencapai 83,96, melewati target 82,35. Namun Ade optimistis angka ini bisa tembus 86,75 pada 2026.
Lewat sistem baru ini, pimpinan daerah akan lebih dipercaya publik, pegawai akan terbebas dari beban administrasi yang berbelit, sementara masyarakat bisa menikmati layanan yang cepat dan mudah diakses.
Keunggulan utama inovasi ini adalah bentuknya yang berupa aplikasi digital untuk Android dan iOS, yang terhubung langsung dengan berbagai layanan di Biro Adpim. “Dengan begitu, birokrasi bisa dipangkas dan kualitas layanan akan meningkat signifikan,” tegas Ade.
Pemprov Sumbar berharap sistem terintegrasi ini menjadi tonggak baru dalam pelayanan keprotokolan sekaligus mempercepat reformasi birokrasi, membuat layanan pemerintah kian dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Adpsb)