Agam, Scientia.id – Penanganan Karhutla Sumbar 2025 kembali menjadi sorotan nasional setelah pemerintah pusat menggelar rapat virtual bersama sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Agam, Sekretaris Daerah Edi Busti mendampingi Kapolres Agam AKBP Muari mengikuti rapat koordinasi tersebut, Senin (28/7), di ruang rapat Kantor Bupati Agam.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Raja Juli Antoni, bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Turut hadir perwakilan dari provinsi-provinsi rawan Karhutla, di antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi memaparkan perkembangan terkini Karhutla di wilayahnya. Ia menyebut sejak Januari hingga Juni 2025, tercatat 1.896 titik hotspot tersebar di 15 kabupaten/kota. Hingga Juli 2025, jumlah kebakaran yang terjadi mencapai 82 kasus di 10 kabupaten/kota, dengan lahan terdampak seluas 996,34 hektar.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana Karhutla ini, dan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran adalah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada tanggal 25–26 Juli 2025,” ujar Arry.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa kondisi bencana di Sumatera Barat tahun ini sangat kompleks. Ia menyinggung rangkaian bencana yang menimpa provinsi ini, mulai dari erupsi Gunung Marapi, banjir bandang, gempa bumi, hingga Karhutla.
“Dengan adanya Karhutla ini, maka lengkap sudah tantangan bencana di Sumatera Barat. Kami berharap pemerintah daerah bisa semakin memperkuat sinergi lintas sektor dan mempercepat mitigasi serta penanganan bencana secara menyeluruh,” tegas Suharyanto.
Baca Juga: ASN Agam Dibekali Ilmu Sunah Penyelenggaraan Jenazah Lewat Wirid Korpri
Pemerintah Kabupaten Agam pun menyatakan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dan mengambil langkah preventif. Rapat ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintah pusat bersama daerah dalam memperkuat koordinasi dan aksi cepat guna mengatasi ancaman Karhutla yang berpotensi meningkat sepanjang musim kemarau 2025. (*)
