Siswa MTsN di Padang Dibacok OTK, Donizar DPRD Sumbar Desak Penguatan Kemanan Sekolah

Padang, Scientia.id – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Donizar menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penganiayaan yang menimpa seseorang siswa MTsN di Kota Padang. Korban, pelajar kelas 8, harus menerima 32 jahitan akibat dibacok oleh orang tak dikenal sepulang sekolah.

Donizar menilai kasus ini mencerminkan masih lemahnya sistem pengamanan di lingkungan sekolah dan jalur aman bagi pelajar. Ia mendesah agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan aparat keamanan segera mengambil langkah tegas dan sistematis.

“Ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi menyangkut tanggung jawab bersama dalam menjamin keselamatan anak-anak kita. Kejadian ini sangat menyayat hati dan tidak boleh dianggap biasa,” ujar Donizar pada Scientia.id, Sabtu (26/7).

BACAJUGA

PKB Sumbar Dampingi Cak Imin Lepas Mahasiswa KKN UNP ke Lokasi Bencana

Kamis, 18/12/25 | 02:16 WIB

Relawan PKB Sumbar Turun ke Batang Anai, Bersihkan Rumah Warga yang Masih Tertutup Material Banjir

Kamis, 11/12/25 | 00:07 WIB

Donizar juga menekankan pentingnya pendampingan menyeluruh terhadap korban.

“Korban butuh bukan hanya pengobatan fisik, tetapi juga pemulihan psikis. Saya mendorong agar pemerintah memastikan layanan konseling dan trauma healing diberikan secara maksimal,” tambah Donizar.

Lebih lanjut, Donizar meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan cepat. Ia menyebut bahwa kejelasan hukum menjadi kunci kepercayaan publik.

“Kami di DPRD akan mendorong agar kejadian ini tidak terlalu begitu saja. Ada banyak sekolah yang butuh sistem pengamanan ekstra, mulai dari penerangan jalan hingga patroli wilayah. Jangan tunggu jatuh korban berikutnya,” tegas Donizar.

Baca Juga: 70 Siswa Terciduk Bolos dan Main Biliar Saat Jam Sekolah, Donizar: Kegagalan Pengawasan dan Pendidikan Karakter

Sebagai bentuk komitmen, Donizar nyatakan pihaknya akan membawa isu ini ke pembahasan dalam rapat-rapat komisi, terutama terkait penganggaran program Perlindungan Anak dan keamanan sekolah. (*)