Dharmasraya, Scientia.id — Maraknya kasus pencurian buah sawit, aktivitas tambang ilegal, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai tindak kriminal lainnya akhir-akhir ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum.
Irwan Zamrud, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera menjalin komunikasi intensif dengan pihak kepolisian guna merumuskan strategi penanganan yang efektif.
“Kami dari pemerintah daerah berencana mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak kriminal,” ujarnya di Pulau Punjung, Selasa (15/7/2025).
Irwan menuturkan, persoalan ini bersifat kompleks dan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak.
“Permasalahan ini memang harus ditangani secara lintas sektoral dan dibicarakan bersama di Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Di situ semua unsur pimpinan daerah bisa duduk bersama untuk menyatukan langkah dan komitmen. Ibu Bupati juga telah memerintahkan agar Badan Kesbangpol segera mengagendakan pembahasan khusus terkait hal ini,” jelasnya.
Lebih jauh, Irwan menekankan pentingnya langkah pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, dukungan dari Wali Nagari, Niniak Mamak, tokoh masyarakat, dan kalangan pemuda sangat diperlukan dalam menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan lingkungan.
“Upaya pencegahan akan lebih efektif bila menjadi gerakan bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi tugas kita semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkab Dharmasraya juga akan memfokuskan pada penguatan kontrol sosial di tingkat masyarakat. Namun demikian, Irwan menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum secara langsung tetap berada pada kewenangan aparat kepolisian.
“Penguatan kontrol masyarakat akan kita dorong melalui koordinasi lintas elemen, tapi untuk penindakan, itu sepenuhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Irwan juga menuturkan bahwa penguatan budaya lokal, penerapan sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang, serta peningkatan koordinasi antar-lembaga merupakan bagian dari strategi pencegahan jangka panjang yang akan memperkuat efektivitas penegakan hukum di lapangan.
“Jika segala bentuk pencegahan telah dilakukan, tetapi masih ada pihak yang terang-terangan melanggar hukum, maka langkah penindakan menjadi domain aparat kepolisian,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Irwan berharap tindakan tegas aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, sekaligus menjadi peringatan bagi siapa saja yang berniat melakukan pelanggaran hukum.
Baca Juga: Festival Kuliner Nusantara Meriahkan Dharmasraya, Dorong UMKM dan Lestarikan Makanan Tradisional
“Pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap berdiri bersama Polri untuk memberantas tindak kriminal dan aktivitas ilegal di wilayah Dharmasraya,” pungkasnya. (tnl)
