PADANG, Scientia.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Opini WTP tersebut merupakan ke-12 kalinya yang diterima secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2023 itu diserahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (20/05/2024). Hadir untuk penyerahan tersebut, Dr. Slamet Kurniawan selaku Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang telah melaksanakan audit terhadap LKPD dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi.
![](https://i0.wp.com/scientia.id/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240521-WA0060.jpg?resize=750%2C375&ssl=1)
Audy juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang terus mengawal pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk juga kepada Forkopimda dan seluruh pihak atas dukungannya sehingga opini WTP dapat dipertahankan.
Dia menegaskan, seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK pada kesempatan pertama melalui koordinasi dengan Inspektorat. Tindak lanjut tersebut harus tuntas sebelum 60 hari ke depan.
Hal-hal yang menjadi temuan dan catatan oleh Tim BPK agar diperbaiki sehingga idak menimbulkan temuan Kembali di masa yang akan datang. Dia juga meminta agar meningkatkan koordinasi dengan semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat membuka rapat paripurna menyampaikan, pengelolaan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh BPK berdasarkan ketentuan UU nomor 15 tahun 2004 dan UU nomor 15 tahun 2006. Pemeriksaan itu sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dan daerah yang akuntabel, transparan dan telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dari hasil pemeriksaan LKPD, BPK akan memberikan opini, sedangkan dari hasil pemeriksaan SPI dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK akan memberikan rekomendasi dan pendapat,” kata Supardi.
Dia memaparkan, di samping untuk melihat kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan keuangan juga dapat dimaknai sebagai proses penilaian akhir terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Lebih jauh, Supardi menyampaikan keyakinan bahwa BPK RI selalu mengedepankan nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, kredibel, tepat Waktu, handal, relevan dan akurat.
“Untuk itu DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD dalam upaya mewujudkan tata Kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ungkapnya.
Penyerahan LHP BPK RI oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Dr. Slamet Kurniawan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Jonaldy. (adpsb/busan)