KISARAN, Scientia – Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dari KPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan terarah, akuntabel serta bersih.
Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras serta dukungan berbagai pihak, Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Asahan Taufik ZA Siregar melalui Kadis Kominfo Syamsuddin, Rabu (30/11/2022).
Disampaikannya bahwa, Wakil Bupati saat ini sedang mengikuti kegiatan serangkaian Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) se-Sumatera Utara yang dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara di GOR Indoor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan itu dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 29-30 November 2022.
“Tentu kita butuh dukungan dari berbagai pihak dalam menguatkan semangat dan kerja keras untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga Kabupaten Asahan semakin tahun semakin baik,” ujar Wakil Bupati.
Dalam kegiatan ini, Syamsuddin juga menyampaikan harapan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi berharap, dengan dilaksanakan Hakordia ini dapat menjadi evaluasi dalam melaksanakan tugas, agar tidak salah dalam melangkah.
Edy juga berpesan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, melakukan jual beli jabatan, gratifikasi dan melakukan suap menyuap.
Pendekatan KPK
Sedangkan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan, dalam pemberantasan korupsi, KPK menerapkan tiga pendekatan yang disebut Trisula, yakni pendekatan lewat pendidikan, lewat perbaikan sistem dan penindakan.
Pendekatan lewat pendidikan, KPK melakukan pendekatan lewat sosialisasi dan kampaye Anti Korupsi, seperti yang KPK laksanakan hari ini.
Untuk pendekatan lewat perbaikan sistem KPK menutup celah-celah yang memungkinkan tindakan korupsi dan yang terakhir pendekatan lewat penindakan, KPK akan menindak pelaku tindak pidana korupsi untuk membuat efek jera kepada pelaku dan oknum lainnya.
Lebih lanjut Alexander mengatakan, upaya pencegahan sudah dilakukan semaksimal mungkin lewat koordinasi dan supervisi dari berbagai pihak yang terkait baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Maka dari itu marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memberantas korupsi”, tutup Alexander.
Di kesempatan ini juga Wakil Ketua KPK RI didampingi Gubsu melaunching Whistle Blowing System Provinsi Sumatera Utara yang ditandai dengan penekanan tombol digital.
Dan dilanjutkan dengan penandatangan komitmen Anti Korupsi oleh Kepala Daerah Wilayah Satu (Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, Gubernur Kepulau Riau, Gubernur Jambi dan Gubernur Bengkulu) serta mengunjungi stand. (Hans)
