Padang, Scientia – Persiapan pelaksanaan workshop keterbukaan informasi publik terus digesa. Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) sebagai inisiator dan pelaksana program secara maraton menyempurnakan tahap demi tahap perencanaan kegiatan yang menyasar peserta badan publik dari pemerintahan nagari serta siswa sekolah tersebut.
Ketua Panitia Workshop Keterbukaan Informasi Publik Isa kurniawan dalam rapat kerja dengan anggota FJKIP, Rabu (3/2) sore menyebutkan, workhsop bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat nagari tentang intisari dari keterbukaan informasi publik.
“Bagaimana nagari/desa itu mampu membuka diri melalui digital. Karena era sekarang ya, era digitalisasi,” ungkap Isa.
Baca:
- FJKIP Matangkan Persiapan Kegiatan Workshop
- FJKIP Dekati Kadis PMD Sumbar untuk Keterbukaan Informasi Publik Nagari
- FJKIP Gelar Workshop Keterbukaan Informasi untuk Desa & Nagari
Dalam workshop, lanjut Isa, perangkat nagari serta siswa sekolah yang nantinya menjadi peserta juga akan diberikan pelatihan bagaimana mengelola sebuah website yang sangat dibutuhkan di era ini.
Sementara itu dari segi konten berita yang ada di website itu, peserta akan diberikan pembekalan oleh para jurnalis senior yang sudah dikenal secara nasional seperti Pemimpin Redaksi Singgalang, Khairul Jasmi serta Wakil Ketua PWI Sumbar Eko Yance.
“Agar spirit keterbukaan tadi itu bisa masif karena sekarang orang sudah punya smartphone, melihat di hp. Kalau dulu perangkat nagari/desa memampang dalam bentuk baliho di depan kantor, sekarang kita arahkan ke digitalisasi,” jelas Isa.
Pada pelaksanaannya nanti, workshop yang diselenggarakan oleh FJKIP akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Para peserta sebelum memasuki ruangan, terlebih dahulu mencuci tangan di wastafel yang telah disiapkan, dicek suhu tubuhnya serta harus tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama acara.
Dalam persiapan workshop ini, FJKIP juga telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). (rls)