4 Lembaga di Sumbar Kawal Informasi Vaksinasi Covid-19

pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU di Sumbar bahas soal disinformasi vaksin covid-19 di Ombudsman RI Perwakilan Sumbar
Suasana pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU di Sumbar membahas disinformasi vaksin covid-19 di Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa (12/1). (Foto: dok)

Padang, ScietiaSimpang siur informasi vaksinasi Covid-19 masih belum mereda kendati proses realisasi senjata pamungkas menghadapi pandemi itu akan segera dimulai. Para pemangku kepentingan di daerah dilirik. Mereka dinilai belum mengambil peran yang optimal.

Di Sumatera Barat, disinformasi ini dengan sigap ditanggapi beberapa lembaga negara bentukan undang-undang seperti, Ombudsman Sumatera Barat, Komisi Informasi Sumatera Barat, Komnas HAM dan KPID Sumatera Barat, tergabung pada group Whatsapp ‘Cluster Pengawasan Covid-19’ bertekad ambil andil meluruskan disinformasi soal vaksinasi covid-19, Selasa (12/1) di Ombudsman Sumbar, Jalan Sawahan Padang.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani menyebutkan, vaksinasi Covid-19 merupakan langkah utama dalam menyiapkan masyarakat terhadap serangan virus corona yang belum berhenti sampai hari ini.

“Tujuan vaksinisasi mulia untuk selamatkan, sehatkan dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi covid-19. Vaksin pun sudah melewati uji klinis dan label halal dari MUI, mestinya tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin. Tapi masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial, ” ujar Yefri saat pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU tersebut, Selasa siang.

Yefri menekankan agar semua pihak dapat mengambil peran dan melakukan upaya masif meluruskan soal vaksinisasi covid-19.

“Gubernur dan bupati serta walikota harus mengatisipasi dan menggerakan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi benar dan nyata tentang vaksin. Jangan corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan masyarakat,” ujar Yefri.

Kepala Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin juga menyampaikan hal senada. Ia mendesak pemerintahan di semua tingkatan untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumatera Barat, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan serta ahli yang kompeten.

“Harus libatkan semua kalangan untuk menghantam informasi menyesatkan yang sudah viral itu,” ujar Sultanul.

Dari perspektif HAM, lanjut Sultanul, tugas negara adalah pemangku kewajiban, ada tiga kewajibannya, yaitu menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect).

“Saya rasa Wamenkum sudah tahu tugas itu makanya dia berani keluarkan statement tidak mau vaksin dan obat bisa di penjara. Nggak apa-apa, kita ikuti pemerintah karena pemerintah sedang menunaikan kewajibannya untuk melindungi warganya. Kalau terjadi apa-apa pada warganya, pemerintah disebut melanggar HAM, namanya pelanggaran HAM by ommission (pelanggaran HAM karena kelalaiannya mengambil suatu tindakan),”ujar Sultanul.

Ketua Komisi Informasi Sumbar informasi Nofal Wiska menjabarkan, informasi Covid-19 adalah informasi yang penting untuk dijaga karena dampaknya melibatkan masyarakat banyak.

“Ayo berikan informasi benar dan benar ke publik. Informasi tentang vaksinisasi covid untuk menghindari kekacauan informasi yang diterima masyarakat,” ujar Nofal.

Ombudsman Sumatera Barat, KI Sumatera Barat, Komnas HAM dan KPID Sumatera Barat kata Ketua KPID Sumbar Afriendi memastikan akan berkomitmen mengawal berjalannya program vaksinisasi di Sumatera Barat.

“Baik soal informasinya penayangannya dan pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan mesti menyiapkan tenaga vaksinator yang berkualitas, terlatih, dan mengikuti secara ketat SOP yang ada, “ujar Afriendi.

Lembaga penyiaran, kata Afriendi, diharapkan dapat mengambil peran optimal untuk memproduksi atau memberikan informasi yang valid terkait dengan program vaksinisasi Covid-19. (Rilis: Cluster Pengawasan Cov-19)

Comment