Prioritas Dana Desa Tanah Datar untuk Perbaikan Ekonomi dan Kesehatan

Anggaran Dana Desa 2021 disoroti dalam rapat Persiapan Musrenbang Nagari Kabupaten Tanah Datar, Senin (11/1).
Anggaran Dana Desa 2021 disoroti dalam rapat Persiapan Musrenbang Nagari Kabupaten Tanah Datar, Senin (11/1). [Foto: scientia.id)
Tanah Datar, Scientia Pemerintah berupaya memusatkan berbagai aggaran untuk revitalisasi dampak pandemi covid-19. Tak terkecuali Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2021 yang sebagian besarnya diarahkan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan.

 

Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar, Novendril pada rapat persiapan Musrenbang Nagari tahun 2021 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, Senin (11/1) menyebutkan, prioritas penggunaan anggaran dana desa tahun 2021 dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 13/2020, diprioritaskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional dan adaptasi kebiasaan baru.

“Tidaklah mudah dalam kondisi dan situasi covid 19 ini,” kata Novendril.

Pemanfaatan dana desa, lanjut Novendril, dapat dijabarkan pada kegiatan pemulihan ekonomi yang sesuai dengan kewenangan nagari, seperti peningkatan ekonomi kreatif, pengembangan unit Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag), ketahanan pangan, wisata, pencegahan stunting, serta adaptasi kebiasaan baru terhadap pandemi covid 19.

Masalah penggunaan anggaran itu perlu dipertegas dan diperjelas karena 21 nagari di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar akan dihadapkan dengan  Pilwana (Pemilihan Wali Nagari) pada 2021 ini.

Bupati Kabupaten Tanah Datar yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Suhermen dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Musrenbang Nagari yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan sampai Agustus 2021 merupakan manifestasi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di nagari. “Ini dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari, dengan cara musyawarah mufakat,” papar Suhermen.

Suhermen juga menekankan keseriusan walinagari dan camat dan mensosialisasikannya kepada seluruh perangkat nagari, KAN, BPRN dan lembaga-lembaga yang ada di nagari, sehingga bisa memahami perubahan jadwal penyusunan perencanaan di tingkat nagari. (Afrizaldi Noerdin).

Comment