Pembatasan Kegiatan Masyarakat Diberlakukan Dua Pekan

Parameter penetapan pembatasan kegiatan masyarakat.(Kemenkes RI)

Jakarta, Scientia-  Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat di Provinsi Jawa-Bali terhitung mulai 11-25 Januari 2021. Daerah yang diberlakukan pembatasan adalah Provinsi maupun kabupaten dan kota yang memenuhi salah satu dari Empat parameter yang telah ditetapkan.

“Pembatasan kegiatan masyarakat ini, diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19 ataupun dapat dikurangi seminimal mungkin,” ujar Budi Gunadi Sadikin di Jakarta di kutip dari laman Kemenkes RI. Minggu (10/1)

Budi menyampaikan, Penerapan pembatasan kegiatan ini dilakukan di Provinsi Jawa-Bali karena seluruh provinsi tersebut telah memenuhi seluruh parameter yang ditetapkan.

Parameter tersebut yaitu Pertama, Provinsi atau Kabupaten dan kota yang terdapat jumlah kematian diatas rata-rata kematian nasional, yaitu 3%. Kedua, angka kesembuhan dibawah rata angka kesembuhan nasional, yaitu di bawah 82%.

Ketiga, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, yaitu 14%. Keempat, tingkat keterisian Rumah Sakit atau Bad Occupancy rate di atas angka 70%.

Budi menyampaikan, Selama Dua pekan masa pembatasan diberlakukan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan secara ketat. Terutama pada setiap mobilitas masyarakat dan peningkatan operasional yustisi dalam rangka penegakan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M.

“Pembatasan ini bukanlah pelarangan kegiatan. Seluruh aktivitas masyarakat masih dapat dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, guna memutus mata rantai penularan COVID-19,” tegas Budi.

Sementara, Kebijakan pembatasan kegiatan ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang telah dilengkapi PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. (YRP)

Comment