Konsolidasi Anggota DPD Wilayah Barat II Soalkan Sektor Pertanian

Rapat konsolidasi bersama anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Sabtu, (9/1)

Padang, Scientia– Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II menggelar Rapat Konsolidasi di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Rapat didpimpin langsung oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk membicarakan isu-isu strategis di delapan provinsi yang masuk Sub Wilayah Barat II.

“Silakan dalam pertemuan ini, masing-masing perwakilan Delapan provinsi yang hadir untuk mengajukan agenda-agenda strategis daerah. Nanti akan kita masukkan sebagai agenda, maupun menjadi concern pimpinan,” ujar saat membuka rapat. Sabtu, (9/1/2021) siang.

Dalam rapat, Senator asal Jawa Barat, Lampung dan Bali, menyoalkan kelangkaan pupuk di musim tanam. Hal ini disebabkan ketiga provinsi tersebut dikenal sebagai sentra pertanian. Kemudian, Senator Jawa Barat, Eni Sumarni juga menambahkan persoalan lahan pertanian di Jawa Barat sudah banyak yang beralih fungsi.

“Bahkan sentra pertanian di Indramayu sekarang sudah terancam tergerus. Menyusul pengembangan Kawasan Industri Patimban. Solusinya, kita harus minta pemerintah mencetak lahan baru sebagai pengganti. Sebab, ini menyangkut ketahanan pangan negara kita,” ujar Eni.

Eni juga menyatakan, Indonesia saat ini krisis penyuluh pertanian. Terutama dalam mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.

“Bantuan-bantuan dari pusat di sektor pertanian seringkali tidak match dengan yang diharapkan daerah, ini juga harus menjadi perhatian kita,” katanya.

Sementara itu, Senator Lampung, Ahmad Bastian berharap DPD RI mengusulkan agar sektor pertanian, masuk dalam program strategis pemerintah. Sehingga persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk, bibit di musim tanam, serta anjloknya harga di saat panen, dapat diatasi.

“Ini kan persoalan klasik yang selalu terjadi. Setiap musim tanam, bibit mahal dan pupuk langka. Nanti waktu panen, harga jatuh. Begitu juga komoditas pangan lainnya. Saya pikir sangat wajar DPD, sebagai wakil daerah menginisiasi hal itu,” sampainya.

Selain itu, Senator asal DKI Jakarta, Fahira Idris berharap Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penataan Kawasan Jabodetabek dan Puncak Cianjur dapat lebih implementatif dan cepat dijalankan.

“Terutama menyangkut banjir di DKI Jakarta. Karena persoalan banjir di Jakarta bukan berdiri sendiri di Jakarta. Tetapi melibatkan dua provinsi lain, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, karena ada 13 sungai yang saling melintas di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.

Fahira menambahkan, Permen ATR/BPN Nomor 22 Tahun 2020 itu mengatur enam permasalahan strategis lintas wilayah. Yang meliputi penaggulangan banjir, ketersediaan air baku, sanitasi, persampahan. Kemudian permasalahan pesisir dan penataan pantai utara, transportasi, dan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

Sementara, Wilayah Barat II meliputi Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.(pzv)

Comment