KI Sumbar: Informasi Vaksin Covid-19 Harus Terbuka

KI Sumbar: Informasi Vaksin Covid-19 Harus Terbuka
Wakil Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi.

Padang, Scientia – Vaksin Covid-19 sudah dikirim ke berbagai daerah. Berbagai informasi, bahkan hoaks tersebar di sosial media tentang kedatangan vaksin ini. Wakil ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Adrian Tuswandi mengatakan informasi tentang vaksin Covid-19 merupakan informasi terpenting dan klasifikasi tertinggi dari 4 klasifikasi informasi publik.

Sementara, vaksin sudah memasuki tahap penyuntikan. Bahkan, Presiden RI, Joko Widodo memastikan menjadi orang pertama siap disuntik vaksin itu. Presiden juga memastikan vaksin tersebut gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Kasta informasi publik tentang vaksin covid-19 adalah informasi yang harus terbuka karena menyangkut keselamatan orang banyak,” ujar Adrian pada rilis persnya Selasa (5/1).

Menurutnya, berkaitan dengan vaksin menjadi hak publik untuk tahu. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengklasifikasi 4 informasi. Informasi Publik setiap saat ada, Informasi Publik diumumkan secara berkala dan Informasi Publik diumumkan serta merta dan Informasi Publik dikecualikan.

“Kalau pak presiden menjadi orang pertama disuntik pasien covid-19, itu berarti informasi soal vaksin itu sudah clear dan jelas,” ujarnya.

Adrian menambahkan, banyak faktor heboh hoaks efek dan kandungan vaksin di berbagai platfrom media sosial.

“Saya tak gubris soal faktor apa saja itu. Saya melihat harus ada gerakan sosialisasi massal dilakukan dengan satu pintu segala informasi tentang vaksin covid-19, dan stop paksa dengan informasi benar dan akurat terkait vaksin di berbagai platfrom media sosial itu,” ujar Adrian.

Terkait kategori tertinggi klasifikasi informasi publik tentang vaksin, maka UU 14 tahun 2008 mengatur pasal pidana di pasal 51 sampai 57. Kata Adrian, di pasal itu diatur setiap orang bisa dipidana jika menyebarkan informasi menyesatkan dan tidak benar yang mengakibatkan keresahan publik banyak, sifat pemidanaannya delik aduan.

Adrian berharap pihak berkompeten tentang vaksin ini mulai dari hulu sampai hilir mesti satu suara memasifkan informasi vaksin Covid-19. Untuk memastikan pola informasinya pemerintah di setiap tingkatan harus satu suara dan bisa menggandeng media pers dan komisi informasi.

Comment