Catatan Pemberantasan Korupsi di Penghujung 2020

Oleh: M Hafiz Al Habsy
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

Di penghujung tahun 2020, publik kembali dikejutkan dengan  penangkapan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 dalam rentang waktu yang berdekatan. Fenomena penangkapan dua menteri tersebut seolah menegaskan betapa peliknya permasalahan korupsi yang semakin berkembang di negeri ini. Korupsi bukan lagi hal baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Bahkan, dalam rilis terbaru lembaga pemantau indeks korupsi global yang bertajuk “Global Corruption Barometer Asia”, Indonesia menduduki peringkat ke-3 negara paling korup di Asia. Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan luar biasa dan masalah korupsi sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat, bahkan lembaga anti korupsi (KPK) mendapat upaya pelemahan fungsinya dalam revisi UU KPK.

Tepat pada tanggal 17 September 2019, revisi UU KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR. Meskipun disahkan, sebenarnya RUU KPK ditolak habis-habisan karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi (KPK) itu. Pengesahan RUU KPK tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sebab berpotensi menurunnya efektivitas pemberantasan korupsi. RUU KPK terkesan mempersulit lembaga antikorupsi dalam melaksanakan fungsinya, karena beberapa kewenangan seperti regulasi penyadapan yang dipersulit, dengan mewajibkan penyidik KPK memiliki surat izin penyadapan. Regulasi penyidikan yang melemahkan fungsi KPK tentu diharapkan tidak menurunkan semangat pemberantasan korupsi karena optimisme terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi harus tetap dikedepankan.

Pertentangan dalam UU KPK yang dahulu menimbulkan kontroversi dinilai cacat secara formil karena tak ada di daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Alasan DPR menggodok UU KPK saat itu juga dipandang tak masuk akal karena hal tersebut sebelumnya sudah pernah dibahas bertahun-tahun lalu. Tentu kebijakan yang terkesan tak masuk akal karena adalah wajib bagi pemerintah dalam hal ini DPR untuk memenuhi prolegnas yang telah ada. Ketimpangan yang terjadi pada dasarnya harus bisa dijelaskan dengan alasan yang masuk akal agar kebijakan yang dikeluarkan terkesan tidak asal-asalan atau bahkan tidak sesuai dengan kajian mendasar mengenai pembahasan peraturan tersebut sehingga terkadang pemerintah dipandang memiliki kacamata ganda dalam melihat problematika korupsi di negeri ini.

Alhasil, saat ini dalam data  pantauan ICW periode 1 Januari hingga 30 Juni 2020, terdapat 169 kasus korupsi yang mana 139 dari 169 merupakan kasus korupsi baru. Data jumlah kasus korupsi dari ICW (Indonesia Corruption Watch) ini menandakan bahwasannya pemberantasan korupsi di Indonesia belum efektif. Kasus korupsi terbaru yang menjerat Menteri Sosial menjadi pukulan telak gagalnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Belum lagi di tengah keadaan ekonomi Indonesia yang diambang resesi akibat pandemi dan kesulitannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Beberapa oknum masih memanfaatkan kewenangannya demi kepuasan pribadi tanpa memikirkan rakyat yang di ambang kelaparan akibat Pandemi Covid-19. Melihat realita ini, pemberantasan korupsi menjadi PR besar bagi pemerintah, KPK, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia di tahun mendatang.

Kasus korupsi di Indonesia terjadi karena tata kelola pemerintahan yang kurang baik, pengawasan yang tidak terstruktur, serta profesionalisme yang rendah dari administrator publik. Ketika kita amati, kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos terjadi karena sistem penyaluran bantuan tersebut yang berupa sembako sehingga memberikan celah kepada tersangka untuk mengambil fee (keuntungan) dalam pengadaan sembako. Selain sistem penyaluran yang meninggalkan celah untuk terjadinya korupsi, fungsi pengawasan juga perlu disoroti. Fungsi pengawasan terhadap penyaluran dana Bansos juga tidak maksimal hingga memudahkan pelaku melancarkan kecurangan. Sistem penyaluran yang berupa sembako menjadi celah bagi pelaku korupsi. Sebenarnya, kasus ini bisa dicegah ketika bantuan disalurkan berupa uang tunai sehingga tidak memberikan ruang untuk melakukan korupsi. Permasalahan-permasalahan sistem, pengawasan dan rendahnya profesionalitas pejabat negara menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat dimaksimalkan.

Banyaknya kasus korupsi yang terkuak bukan berarti menggambarkan keberhasilan pemberantasan korupsi. Justru ini menjadi pertanda tidak efektifnya usaha pemberantasan korupsi yang sedang berjalan saat ini. Karena sejatinya, ketika pemberantasan korupsi dikatakan efektif maka terjadi penurunan angka kasus korupsi. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak kasus korupsi yang terkuak artinya pemberantasan korupsi belum efektif. Menurut pendapat penulis, parameter dari keberhasilan atau efektivitas pemberantasan korupsi yang tepat ialah ketika angka kasus korupsi menurun dan terjadi stabilitas dalam tata kelola penyerapan anggaran dalam pemerintah. Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan pengungkapan kasus korupsi bukanlah sebuah prestasi karena semestinya dalam usaha pemberantasan korupsi kita harus beranjak dari sekedar mengungkap sebuah kasus menuju mencegah kasus korupsi tersebut terjadi. Penurunan angka kasus korupsi menjadi bukti efektifnya pemberantasan korupsi pada suatu negara.

Pencegahan terjadinya kasus korupsi tentu harus dimulai dengan komitmen dan keseriusan dari pemerintah, KPK, dan seluruh instansi yang terkait di dalamnya. Hal yang  fundamental dalam pemberantasan korupsi ialah kualitas SDM dan profesionalitas ASN atau administrator publik itu sendiri, pemilihan dan penetapan administrator publik  yang profesional  dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif menjadi syarat utama dalam pemberantasan korupsi. ASN atau administrator publik yang profesional tidak akan berorientasi pada kepuasan diri sendiri namun akan memiliki mindset bahwa ksejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Pemikiran ini belum tertanam dalam pelaksanan pengelolaan pemerintahan. Hakikatnya administrator publik merupakan pelayan masyarakat.

Selanjutnya, reformasi tata kelola pemerintahan juga perlu dilakukan baik dalam pelayanan publik, maupun kebijakan publik. Reformasi tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meminimalisasi celah terjadinya penyelewengan dana APBN dengan memaksimalkan prinsip transparansi. Sejalan dengan itu, fungsi pengawasan juga harus dijalankan dengan baik oleh pemegang kekuasaan tertinggi bersama lembaga anti korupsi. Di sini, terjadi keterkaitan antara transparansi penyaluran dana dan fungsi pengawasan. Dua hal ini harus sejalan dalam memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang fundamental dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu profesionalitas ASN atau administrator publik, reformasi tata kelola pemerintahan, dan memaksimsimalkan prinsip transparansi serta fungsi pengawasan.

Menurut hemat penulis, tiga hal ini menjadi syarat mutlak dalam memaksimalkan usaha pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi semestinya dijalankan dengan mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi baru. Bukan dengan mengungkap kasus korupsi, ditambah lagi proses hukum terhadap koruptor yang terkesan ada keberpihakan dan kurang tegas sehingga tidak memberi efek jera kepada para koruptor. Tahun baru 2021 segera hadir, PR besar pencegahan korupsi harus segera dibenahi. Kasus korupsi dana bansos di tengah pandemi diharapkan mampu membuka mata seluruh ASN dan administrator publik betapa peliknya permasalahan korupsi di Indonesia saat ini. Beranjak dari kesadaran tersebut diharapkan  di masa mendatang pemberantasan korupsi dapat dimaksimalkan guna meminimalisir kasus korupsi di negeri ini.

Comment