Jika Sartre “Menang” Pilkada

Muhammad Fadli, Ketua Forum Batajau Seni Piaman

Oleh : Muhammad Fadli, Ketua Forum Batajau Seni Piaman,

Pilkada bisa dikata sudah selesai. Sebagian daerah sudah selesai dari menunggu hasil penghitungan dengan cara lama untuk memastikan bahwa memang manusia lebih unggul dari mesin dan rumus quick count buatannya sendiri. Atau mungkin itu bukti bahwa kejujuran sesungguhnya hanya ada pada masa lalu? Ah, itu hanya proses kan?

Lalu lihatlah, kini media sosial marak dengan ucapan selamat. Bak akhir sebuah perlombaan besar, dengan pemeroleh suara terbanyak sebagai pemenangnya. Ya, menang adalah kata yang disematkan bagi raihan yang “seolah-olah” telah dicapai sepasang calon kepala daerah yang mengantongi suara terbanyak.

Menang? Melawan siapa mereka? Apakah betul pilkada adalah kontes para calon? Mari merenung lagi. Bukankah yang bertanding itu bukan para calon. Apa yang mereka pertandingkan kalau iya ini adalah sebuah kontes? Ketampanan? Itu kerja tukang rias. Kecerdasan? Itu kerja konseptor. Taktik dan strategi? Itu kerja tim pemenangan. Self branding? Itu kerja orang periklanan. Baju paling keren? Itu kerja desainer. Foto baliho paling jernih? Itu kerja fotografer! Calon-calon hanya objek dari seperangkat kerja kolosal bukan?

Ada! Kata teman saya itu lomba modal terbesar. Tapi teman yang lain sudah mengklarifikasi tentang modal itu. Kampanye kali ini sudah bukan perang modal lagi! Jadi apa yang mereka pertandingkan? Suara yang mereka peroleh adalah suara rakyat. Oke, kalau ini pertandingan berarti penentu kemenangannya adalah rakyat. Artinya, rakyatlah jurinya. Oke! Sekarang coba kita ingat. Dimana-mana pertandingan, bukankah juri adalah mereka yang paling ekspert daripada peserta. Kalau pesertanya politisi, rakyat banyak yang jadi juri mustinya lebih politisi dari politisi. Ibarat lomba gitar, tentu tak mungkin jurinya lebih payah dalam bermain gitar dibanding pesertanya. Sekarang, kalau pesertanya politisi, betulkah rakyat selaku juri lebih mengerti politik dari mereka?

Lombakah Pilkada ini? Apa hadiahnya? Jabatankah? Apakah betul kita selaku rakyat rela jabatan kepala daerah yang sejatinya adalah amanah dianggap hadiah? Saya jadi teringat ketika dulu ikut sebuah lomba. Teman yang menang membawa hadiahnya pulang. Saya bertanya saja soal hadiah itu dia jadi sinis . “Apa hak kamu bertanya. Ini kan hadiah saya. Mau apa isinya, mau saya apakan isi itu, suka-suka saya lah!” . Duh! Saya tak sanggup membayangkan kalau “pemenang” Pilkada bersikap begitu atas jabatannya. Dia merasa jabatan itu adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, termasuk oleh juri (rakyat).

Jadi, saya tidak setuju kalau ada kata pemenang. Tapi jika benar tetap akan tertanam dipikiran bapak2/ibu2 pemeroleh suara terbanyak, saya bisa apa. Saya Cuma rakyat.

Tapi saya perlu menceritakan sebuah kisah tentang sastrawan besar bernama Sartre . Atas dedikasi dan keahliannya dalam membuat karya sastra, Sartre pernah dihadiahi nobel. Tau nobel kan? Hingga kini, tidak ada award paling tinggi pernah diberikan manusia kepada manusia atas kerja, dedikasi,dan keahlian mereka melebihi Nobel. Kategori penilaiannya konon sangat ketat, hingga nobel punya nilai prestise yang sangat tinggi. Siapa saja orang hebatnya, pasti akan merasa jadi yang paling hebat ketika sudah menerima nobel.

Tapi untuk pertama kalinya, nobel ditolak. Sartre adalah orang pertama yang tidak mau menerima penghargaan itu. Berbagai spekulasi bermunculan. Banyak yang berpendapat bahwa Sartre sedang benci dengan para juri yang sebagian besar adalah orang hebat dari negeri yang pernah mencampakkannya. Ada pula yang bilang, itu bukti kesombongan Sartre. Ramainya desas desus, membuat Sartre angkat bicara. “Saya tidak mau menerima nobel karena itu akan berdampak buruk bagi proses kekaryaan saya. Setelah menerima nobel, karya burukpun saya bikin orang pasti akan pandang itu hebat. Disaat seperti itu berarti saya sudah berkontribusi bagi pembodohan manusia. Dan bukan hanya itu. Setelah nobel saya terima, orang akan enggan mengkritik. Jadi, masa belajar saya dari pembaca karya saya akan terputus selamanya. Dapat apa saya dari nobel?” katanya.

Pernyataan Sartre mencengangkan dunia. Itu adalah statement paling gagah dari seorang pecinta dunia kreatif. Jika memang pemeroleh suara terbanyak akan menganggap jabatan sebagai hadiah dari perlombaan yang dipanitiai oleh KPU dan Bawaslu, maka apa yang ditakutkan votlaire dari Nobel justru akan dipraktekan si “pemenang” Pilkada itu. Kritik sebagai pelajaran dari publik akan dianggap sebagai gangguan. Atau publik justru akan berhenti mengkritik karena si pemenang akan selalu dianggap yang paling hebat dari yang hebat, setidaknya di kawasan dimana ia berkuasa.

Caci makinya akan dianggap indah, selentingannya akan dianggap sabda, sifat buruknya akan dimaklumi dan berbagai pemafhuman lainnya. Di kantor nantinya, sang “pemenang” akan senantiasa dihormati bawahan. Penghormatan yang bikin segalanya jadi mulus. Disuruh ini, disuruh itu bawahan patuh. Harus patuh! Pertimbangan-pertimbangan selaku bawahan? Hei siapa elu!? Mungkin begitu fikiran si penguasa yang merasa sudah “menang”. Itu baru bawahan, belum lagi suara dari rakyat. Siapa kita rakyat banyak ini? Representasi kita dalam pilkada hanya sebuah kertas tertusuk yang disurukkan. Kit sebut itu aspirasi? Sebuah tusukan di kertas adalah aspirasi?

Jika pemeroleh suara terbanyak sudah menganggap jabatan sebagai hadiah, yang berhak memberi arahan padanya bukan bawahan, apalagi rakyat. Pengarah itu struktur yang levelnya diatas kekuasaannya lagi. Tim penilai dari struktur level atas itu adalah acuan kebenaran. Apa maunya harus diikuti. Kalau tidak, tak berhasil dapat penghargaan. Padahal tim penilai Cuma sehari-dua hari saja di daerah yang dikuasai “Sang Pemanang”. Dapat data apa dari sehari dua hari itu? Berkas-berkas yang dikirimkan? Siapa yang jamin semua berkas itu jujur?

Jabatan adalah amanah, jabatan adalah beban, jabatan adalah objek hisab semua pemimpin. Memimpin itu menderita! Apa betul hadiah adalah hal-hal berat yang bikin tidur tidak nyenak, makan tidak enak seperti itu? Ayolah, ini bukan kontes. Tak ada pemenang. Ini hanya media untuk memilih pemimpin.

Saya mendo’akan semoga yang memperoleh dukungan terbanyak senantiasa dijaga kesehatan jiwa raganya. Dinyaringkan telinganya untuk mendengar rakyat. Dicerahkan pandangannya untuk menyigi nasib rakyat. Kalau tidak ada niat untuk serius mengurus dan mendengarkan rakyat, belajarlah dari kisah Sartre.

Comment