Bius Massal Kuantitatif Pilkada Raya

Indra J Piliang, Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara
Oleh : Indra J Piliang
Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Sara-rasanya. Baik sebagai analis, konsultan, ataupun politikus murni, saya jarang kalah dalam urusan dukung-mendukung calon kepala daerah. Ya, betul, saya sama sekali tak mencatat jumlah kemenangan itu.

Memoar yang saya tulis bertajuk “Mengalir Meniti Ombak: Memoar Kritis Tiga Kekalahan”. Tebal sekali. 568 halaman. Itu buku paling jujur terakhir yang saya tulis, tahun 2010.

Praktis, sejak itu saya adalah dustawan.

Nama saya masih dicatat wikipedia sebagai salah seorang politikus Partai Golkar yang secara terbuka menyatakan “Partai Golkar segoyianya mendukung Jokowi – Ahok dalam putaran kedua” secara live dalam acara Kopi Pagi TV One. Setelah itu, saya pulang kampung, bertanam buah naga yang sangat subur, walau sempat mendapat peringatan keras dari pimpinan partai.

Walau, setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya tidak pernah menginjakkan kaki di Balaikota, atau bertemu Jokowi. Dengan Ahok, beberapa kali.

Sebagai Manager Program Fox Indonesia, konsultan politik yang didirikan oleh Rizal Mallarangeng dan kawan-kawan, saya sempat menjadi komandan lapangan pemenangan Alex Noerdin di Sumatera Selatan pada 2010. Selain itu, saya bekerja secara pribadi membantu Ratu Atut di Banten dan Airin Rachmy Diani di Tangerang Selatan. Perintah datang dari abang saya, Andi Achmad Dara Piliang. Begitu juga dengan pilgub Sumut, Riau dan lain-lain.

Namun, peristiwa Pilgub DKI Jakarta 2012 terlanjur membuat saya patah arang. Kebetulan, sejumlah daerah langsung meminta saya menjadi tim pendamping kiriman Balitbang DPP Partai Golkar. Lalu saya berkeliling Kalimantan, termasuk dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, plus bupati dan walikotanya.

Dalam persoalan pencalonan Bupati Barito Utara, kembali saya berbeda dengan DPP Partai Golkar. Bahkan sampai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Palangkaraya. Saya bersaksi melawan DPP Partai Golkar yang waktu itu diwakili sahabat saya yang sama-sama pernah dikirim belajar ke Partai Komunis Tiongkok di Pudong, Shanghai, tahun 2010, Hakim Kamaruddin.

Kesaksian saya menang. Calon yang diusung DPD Partai Golkar Barito Utara dinyatakan sah.

Terlanjur “berseteru” dengan “Pandawa Lima” Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie – tentu bukan dengan Bang Ical, dan bukan juga dengan Bang Cicip –, saya pun kembali melawan dalam persoalan Calon Walikota Pariaman 2013 – 2018. Partai Golkar yang bisa maju sendirian, malahan menyalonkan Helmi Darlis, Wakil Walikota dan kader murni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, PKS hanya punya satu kursi, sementara Golkar punya tiga kursi.

Walau Helmi Darlis adalah paman saya sendiri yang bersuku Piliang, lalu didukung oleh paman kontan saya Refrizal Sikumbang yang menjadi anggota DPR RI, saya lebih memilih keputusan anak-anak muda Relawan Alang Babega yang saya didik dengan keras.

“Saya sudah pasti kalah. Survei saya untuk Calon Walikota hanya 1,5%. Itu menurut LSI Denny JA. Namun untuk maju DPR RI, saya berada di urutan terbanyak yang didukung warga Kota Pariaman,” ujar saya.

Mereka bersepakat dengan berurai air mata. Saya mencari calon wakil walikota yang lima tahun di bawah saya, alumnus STPDN dan Magister di Universitas Indonesia. Dia bersedia, walau saya baru sekali bertemu tahun 2012. Dalam status sebagai Kepala Satpol Polisi Pamong Praja Pariaman, dia mengundurkan diri.

Saya minta tolong kepada Indo Barometer untuk survei sekali lagi. Saya hanya bayar Rp 40 Juta. Dengan hasil survei itu, saya datang ke Bang Ical. Tampak dalam survei itu, popularitas dan laikabilitas saya naik. Walau, tetap saja masyarakat Pariamat lebih memilih saya maju DPR RI tahun 2014 dengan pilihan yang luar biasa.

Silakan cek hasil survei LSI Denny JA 2013 dan Indo Barometer 2013, khusus Kota Pariaman.

“Jose, cari Kartu Tanda Penduduk!” kata saya.

“Siap, Uda!” katanya.

Kini tahun beranjak ke 2020. Saya bingung, ketika Buya Mahyeldi Ansyarullah terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat periode mendatang, mencuat satu kata: “Ketiga kali-nya PKS memimpin Sumbar!”

Kenapa emangnya?

Empat-lima-enam kali juga kenapa?

Bukankah di negara manapun, terutama Amerika Serikat, satu partai politik memang berkecambah terus di satu daerah pemilihan atau negara bagian atau perfecture?

Belum lagi bonanza luar biasa dalam penggunaan angka-angka kuantitatif. Klaim kemenangan sekian persen. Yang semua partai (dalam koalisi) bisa dan sah melakukan klaim. Angka-angka yang pasti, tapi berdusta!

Bukankah hukum dasar dari seorang statistician adalah buku “Berbohong dengan Statistik” karya Darell Huff? Dan itu dulu buku yang wajib tamat dibaca siapapun mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah Statistik Sosial.

Partai Demokrat membuat pernyataan, meraih kemenangan sekitar 68% di Pulau Jawa. Lalu memberikan tonase: kabar bagus bagi Pilpres 2024.

Partai Golkar? Serupa. Lalu memberikan (lagi – dan – lagi) amplifikasi pada pemilu dan pilpres 2024.

Tentu juga PDI Perjuangan memberikan angka-angka unggulan juga. Termasuk dalam “menyapu bersih” Sulawesi Utara. Dari 13 pilkada di Sumbar, PDIP menyatakan menang dalam 4 pilkada, yakni di Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman.

Padahal, dalam pilkada Pasaman, misalnya, muncul calon tunggal. Yakni sosok yang saya kenal sejak lama, sangat humble, Benny Utama, pun kader inti Partai Golkar. Dalam pemilu 2009, Benny Utama ini meraih tiga bilangan pembagi pemilih alias tiga kursi sekaligus, ketika menjadi calon anggota DPRD Kab Pasaman. Dan suara Nudirman Munir pun ikut gembung karena pengaruh nomor satu.

Walau, saya tetap bikin satu bungker di Bonjol, guna mengantisipasi Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin. Ya, saya dan Bang Djasri memang mengatakan kepada tokoh-tokoh Partai Golkar untuk bertarung merebut kursi nomor dua. Sebab, saya sudah menyatakan di media massa bahwa bertarung melawan jenderal itu, kecil.

“Semua jenderal, membaca, dinda! Kanda akan siapkan pertarungan terbaik untuk dinda,” kata Djasri.

“Siap, Kanda! Saya terima dan bakal buktikan itu!” kata saya.

Dan benar. Bungker di Bonjol itu yang menyelamatkan saya.

Nudirman Munir meraih 31.418.

Indra J Piliang meraih 26.599.

Djasri Marin meraih 26.362.

~~ silakan tanya Benny Utama, Ibrani SH atau Djasri Marin, plus bumbu “permainan ilmu intelijen” antara saya dengan Kanda Djasri Marin itu ~

Juga klaim kemenangan PDIP di Padang Pariaman. Anggota DPRD satu-satunya dari PDIP pun paman saya, Yusri Piliang, mantan Kepala Dinas Pertanian, sosok yang jauh lebih didukung rumpun keluarga kami, ketimbang adik saya sendiri Yunas Setiawan yang maju lewat Partai Golkar dalam pemilu 2019 lalu.

Waktu anak Mak Yusri menikah tiga tahun lalu, saya datang sebagai saksi pernikahan, berdua dengan Datuk Damsuar Koto, Ketua DPC PDIP Padang Pariman yang mantan Ketua DPD MKGR Kab Padang Pariaman ketika saya masih Deputi Sekjen DPP MKGR.

Seminggu sebelum KPK membuat heboh itu, Mak Yusri menelepon saya.

Bilo si In pulang? Agiah kaba yo. Ambo jo Datuak Damsuar lah taragak,” begitu omongan singkat kami di telepon.

Suhatri Bur adalah Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab Padang Pariaman. Rahmang masih menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kab Padang Pariaman, ketika mereka berdua datang ke markas Sangga Nusantara pada 17 Juli 2020 lalu. Mereka berdualah yang saya terima berjam-jam.

Sahkah klaim dari Datuk Panglimo Haji Alex Lukman, Ketua DPD PDIP Sumbar itu? Sah. Dusta? Tidak. Bohong? Tidak.

Tapi klaim yang sama juga bisa dilakukan oleh PAN, PPP dan Partai Nasdem.

Maka, saya tidak terlalu yakin dengan kehancuran Partai Golkar di Sulawesi Utara. Pun babak-belurnya Partai Golkar di Riau yang kaya raya dan Sumatera Barat yang miskin papa. Calon-calon yang diusung Partai Golkar di Riau rata-rata berduit sekarung.

Di Sumbar? Nah, kita masuk substansi reevaluasi reformasinya!

Dari 10 (pasangan) calon kepala daerah termiskin yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, ada 4 (empat) orang yang berasal dari Sumbar. Dua orang saya kenal secara pribadi sejak Sekolah Menengah Atas, yakni Calon bupati Padang Pariaman, Tri Suryadi dengan nilai harta minus Rp. 998 Juta dan Calon Wakil Bupati Pesisir Selatan, Hamdanus, dengan nilai harta minus Rp. 295.890.837,-

Saya kaget, KPK telah menjadi spin doctor nomor wahid dalam persoalan yang menurut saya sebatas kekurang-pahaman dalam pengisian data. Saya meyakini betul, metode kampanye yang dilakukan Tri Suryadi jauh lebih progresif dibanding dua kandidat lain di kampung ibu saya ini. Namun, pengumuman KPK betapa Tri Suryadi punya utang sebanyak hampir satu milyar itu, menurut saya memberikan tone negatif, ketimbang positif.

Kenapa? Dana operasional Bupati Padang Pariaman hanya Rp 1 Milyar dalam setahun! Itupun dari beli juadah, sadaqoh, hingga muhasabah dengan siapapun! Kami masih masuk kategori kabupaten termiskin juga. Silakan cek juga data Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan!

Dan KPK tidak melihat lagi dengan jernih, siapa Tri Suryadi yang kadung disebut sebagai calon termiskin keempat (yang adalah kader Partai Gerindra) dan siapa Hamdanus (PKS) calon termiskin ketujuh. Dua tokoh muda Sumbar dengan kiprah yang amat dikenal, termasuk sebagai jembatan antara Rantau dan Ranah.

Pun yang dianggap termiskin pertama, yakni Indra Kusnalan, Calon Wakil Bupati Sijunjung yang diusung PKB dengan utang Rp. 3.550.090.050,-. Begitu juga dengan Calon Bupati Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan, sebagai Calon Termiskin Kesepuluh dengan nilai harta minus Rp. 121.719.928,-

Yang tak dilihat oleh KPK adalah keempat orang itu adalah empat anak muda Sumbar yang berusia di bawah 50 tahun!!!

Hamdanus adalah konsultan yang sukses di bidang pelatihan sumberdaya manusia!

Tri Suryadi adalah walikorong (semacam Ketua RW) yang menjadi walinagari terus anggota DPRD Kab Padang Pariaman terus dalam posisi anggota DPRD Prov. Sumbar.

Indra Kusnalan adalah seorang pengusaha sukses yang sedang “nganggur” akibat pandemi Covid 19, sehingga memilih banyak “mencangkung” di lapau-lapau, membelikan orang minuman, bercerita politik, lalu “diambil” partai politik.

Ferizal Ridwan adalah Wakil Bupati 50 Kota incumbent.

Bius kuantitaf ikut menjerat cara pandang KPK!

Padahal dari sisi apapun, apa yang diumumkan KPK RI ini salah, baik secara filosofis, etika, aturan perundang-undangan, hingga turunannya! Saya siap berdebat soal ini sepanjang tahun depan!

Baik, taruhlah tidak masalah. Pun dibikin bukan dalam bentuk totalitas. Tetapi kenapa diumumkan lima hari menjelang D-Day?

Bukankah mereka belum menjadi penyelenggara negara?

Saya berani bertaruh, mereka yang empat orang ini salah mengisi data. Dan kalaupun ada yang disebut sebagai utang, saya pun meyakini itu bersangkut paut dengan pemilu dan pilkada sebelumnya. Contoh, utang bayar baliho atau beli kaos yang belum lunas.

Atau, mereka memang sangat jujur, sehingga tak mendalami lagi keseluruhan hal. Setahu saya juga, utang bayar baliho bisa bertahun. Surat utang-piutang pun tak ada. Atau mereka telanjur minjam uang di bank.

Namun, apapun itu, berapapun itu, jumlah utang mereka itu bakal lunas dengan cepat, tanpa mereka perlu menjadi bupati dan wakil bupati. Mereka tidak punya waktu saja dalam menyelesaikan segala sesuatu itu.

Lihatlah betapa lelah dan letihnya mereka. Sebelum mendapatkan rekomendasi partai (-partai) politik dalam koalisi, mereka berbulan-bulan bolak-balik ke Jakarta. Desentralisasi kepartaian belum sama sekali berjalan! Setelah dapat rekomendasi, mereka dua-tiga hari mengurus banyak sekali syarat berkali-kali.

Contoh, dua kali saya maju kontestasi politik, yakni DPR RI 2009 dan Walikota Pariaman 2013, selama dua kali itu juga saya harus mengurus seluruh surat-menyurat saya sejak lahir, sekolah, kuliah dan seterusnya! Ijazah terakhir saja sebagai lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tidak cukup.

Belum surat hantu-bunian yang lain!

Tenggat waktu yang diberikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Masa perbaikan, hampir seluruhnya berisi urusan surat-menyurat itu Merekapun tak sempat lagi berkomunikasi dengan seluruh elemen partai (-partai) politik koalisi yang mengusung.

Baik. Saya berhenti di sini.

Pagi ini, saya melangsir artikel-artikel yang saya tulis di Harian Kompas sepanjang tahun 2002. Artikel itu saya muat kembali di Kompasiana. Itu baru di Harian Kompas. Saya menulis di hampir seluruh koran nasional, majalah, pun harian lokal. Belum lagi di media online yang waktu itu honorarium-nya masih besar. Soalnya, rata-rata saya menulis 70 artikel per tahun dalam usia produktif saya itu, dari 2000-2008.

Tentu, lagi-lagi, diluar makalah, buku, hingga tugas-tugas kuliah, naskah akademik, dan laporan-laporan tertulis sejumlah kantor saya.

Tajuk yang saya adalah pasang #ReEVAluasiREFORMASI.

Comment