Halusinasi Gubernur Oposisi Sumbar

Indra Jaya Piliang

Oleh : Indra J Piliang,
Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Salah satu tugas pokok dan fungsi Gubernur adalah wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah. Seorang gubernur tidak saja menjalankan tugas-tugas desentralisasi, tetapi juga tugas dekosentrasi dan tugas perbantuan. Ibarat roti panggang, seorang gubernur “dibakar” oleh dua arus aspirasi, atas dan bawah. Tentu roti panggang zaman dulu, masakan ibu dan nenek saya.

Dalam membangun kedua sisi atas dan bawah ini, seorang gubernur perlu soliditas di daerah. Artinya, sebagai Gubernur Sumatera Barat, wajib dibangun hubungan horizontal antar 19 kabupaten dan kota. Sebab, area geografis yang “dimiliki” oleh gubernur pada hakikatnya adalah area yang sudah punya bupati dan walikota. Dari sisi otonomi, bupati dan walikota lebih mencengkeram daerahnya, dibanding gubernur.

Tanpa kemampuan dalam membangun soliditas Saiyo Sakato dengan kepala-kepala daerah kabupaten dan kota, sulit bagi seorang gubernur menjalankan peran “komando birokrasi teritorial”-nya. Apalagi jika gubernur itu sama sekali “berseberangan” secara politik dengan bupati dan walikota. Bakal lebih jauh panggang dibanding api.

Bayangkan, apabila gubernur Sumbar berseberangan dengan Walikota Padang. Sementara Padang adalah ibukota Provinsi Sumbar. Bakal sulit sekali menjalankan roda pemerintahan. Pada lahan yang sama, terdapat dua pihak yang tidak bisa saling bekerjasama. Gubernur bisa terpenjara di kantor gubernur, beserta perangkat daerah provinsi yang mengurus.

Dengan posisi seperti itu, seorang gubernur adalah sosok yang kooperatif dengan pusat. Sulit bagi gubernur yang partainya menjadi “oposisi” bagi pusat, dalam membangun Sumatera Barat. Sosok oposisi dari pencitraan politik dalam lima tahun terakhir memang berhasil menaikkan suara sejumlah partai politik. Walau, dalam kenyataan yang terjadi, apa yang ada di mulut itu tak sesuai dengan kenyataan.

Bagaimana mau menyebut diri sebagai oposisi, apabila keseluruhan ‘prestasi’ partai atau individu dikaitkan dengan program pemerintah pusat yang ‘berhasil’ dilobi ke pusat?

Satu tokoh yang bisa menerobos sikap oposisi dari calon-calon gubernur Sumbar adalah Fakhrizal. Hanya saja, beliau terlambat sosialisasi diri secara simultan. Proses pencarian kartu tanda penduduk dalam rangka kontestasi sebagai calon perseorangan dilakukan tanpa panduan yang baik. Pengalaman tim yang dibentuk di lapangan dalam mencari kartu tanda penduduk juga tidak jelas. Waktu terpakai sia-sia.

Sebagai kandidat pertama yang berhasil mencetak rekor calon perseorangan Provinsi Sumbar di Kota Pariaman tahun 2013, tentu saya memahami dengan sangat baik. Seluk beluk pencarian KTP tak semudah yang terlihat. Tim terbaik yang pernah saya bentuk, setahu saya tak ikut dilibatkan, bahkan di Kota Pariaman sekalipun. Akibatnya, gagal menembus calon perseorangan. Dan hampir saja tak berhasil maju sebagai kandidat. Hal ini berdampak negatif bagi partai-partai politik yang hendak mendukung. Independensi seperti ini juga tak sungguh diminati oleh publik, termasuk partai-partai politik yang berbasis nasional.

Tiga tokoh lain?

Mulyadi yang paling berhasil dalam merangkai kampanye sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah. Walau, media sosial dipenuhi dengan cuitan-cuitan yang bernada oposisional dari tokoh-tokoh partai politik di aras nasional. Apalagi keberadaan Partai Demokrat yang sama sekali tidak menjadi bagian dari pemerintah pusat, dalam hal ini kabinet. Ada suasana kebatinan, dimana Partai Demokrat “menjarak” dari pemerintahan. Situasi ini bakal menyulitkan ke depan, dari sisi daya dukung pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Sumbar.

Begitu juga dengan Mahyeldi Ansyarullah. Sebagai Walikota Padang selama dua periode, gerak pemerintahan yang terjadi juga beriringan dengan eksistensi Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumbar yang juga dua periode. Buah yang dipetik adalah keunggulan suara dalam pemilihan umum di tingkat Sumatera Barat bagi Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi dari sisi infrastruktur yang dibangun pemerintahan provinsi – atau bahkan tingkat Kota Padang – juga banyak dikritik dalam debat-debat kandidat. Proyek-proyek nasional di Sumatera Barat sulit sekali berjalan.

Nasrul Abit, tentu juga dikaitkan dengan pemerintahan Irwan Prayitno. Walau, dalam posisi sebagai Wakil Gubernur, Nasrul semakin hari semakin memperlihatkan perbedaan dalam cara menangani keluhan-keluhan masyarakat. Nasrul terlihat punya daya jelajah yang luas ke seluruh area, sekaligus komunitas adat yang berada di Ranah Minang.

Kedekatan dengan pemerintah pusat banyak dibantu dengan keberadaan Partai Gerindra yang menjadi anggota kabinet. Dibanding Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tentu Partai Gerindra lebih kental sisi pemerintah pusatnya.

Indra J Piliang, Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Dengan keadaan seperti ini, keinginan menjadikan Gubernur Sumbar sebagai wadah oposisi sebetulnya lebih bersifat halusinasi, ketimbang kenyataan politik yang sebenarnya. Keempat kandidat masih bisa mengambil ceruk dukungan yang relatif kecil ini. Yakni, suara-suara yang mewadahi dukungan dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden tahun lalu. Tidak banyak, kurang dari limabelas persen pemilih. Tetapi sangat banyak dari ukuran suara pemilihan gubenur dan wakil gubernur.

Siapa yang mampu menembus ceruk suara yang relatif solid ini? Pemilih yang lebih bersahabat dengan pusat. Pemilih yang tahu bahwa kemajuan Sumatera Barat selama ini, terutama dalam era Orde Baru, adalah daya dukung dari pemerintahan pusat, umumnya, dan para perantau, khususnya…

Jakarta, 04 Desember 2020

Comment