Belajar Tatap Muka, LaNyalla Minta Pemda Lakukan Kajian dan Evaluasi

Belajar Tatap Muka, LaNyalla Minta Pemda Lakukan Kajian dan Evaluasi
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Padang, Scientia – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti respon pengumuman Kemendikbud soal pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021. LaNyalla imbau agar ada Satgas di lingkup sekolah.

Pembentukan Satgas Covid-19 sekolah bisa menggandeng pihak dari Satgas Covid-19 daerah. Dengan adanya Satgas ini sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan yang diwajibkan dilakukan saat pembelajaran tatap muka dilakukan.

Bukan hanya soal jaga jarak atau memakai masker dan mencuci tangan, namun juga termasuk sistem shifting atau pembelajaran bergiliran seperti yang disyaratkan Kemendikbud. Sehingga jika ada yang abai, Satgas bisa langsung mengingatkan.

LaNyalla mengingatkan Pemda untuk membantu mempersiapkan infrastruktur protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah di wilayahnya. Pihak sekolah juga diminta untuk melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 sedetail mungkin.

“Wacana pembukaan sekolah di seluruh zona risiko Covid-19 harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Jangan gambling dengan nasib anak-anak,” ungkap LaNyalla, Minggu (22/11).

Kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021 dikeluarkan Nadiem setelah pihaknya mengevaluasi hasil dari kebijakan sebelumnya. Saat ini, hanya 13 persen dari sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara, sebanyak 87 persen masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Meski begitu, kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah ini mempertimbangkan keputusan dari 3 pihak. Salah satunya adalah tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah.

Bila Pemda merasa wilayahnya belum siap melakukan pembelajaran tatap muka, LaNyalla mengimbau agar kebijakan tersebut ditunda dulu sampai semuanya sudah siap. Ini untuk menghindari penyebaran virus di lingkup sekolah.

“Kepala daerah harus benar-benar memperhitungkan, mengevaluasi dan mengkaji pembukaan belajar tatap muka ini. Bila sekolah belum mampu menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sekolah, jangan dipaksakan. Lebih baik belajar tatap muka tidak dilakukan,” imbau Ketua DPD.

Pembelajaran tatap muka ini juga bersifat diperbolehkan, alias bukan kebijakan wajib. Selain Pemda, keputusan sekolah tatap muka juga berada di tangan Kepala Sekolah dan orang tua siswa.

“Harus bisa dipahami apabila orang tua masih merasa tidak aman mengirim anaknya belajar di sekolah. Jika orang tua tidak setuju pembelajaran tatap muka, pihak sekolah maupun Pemda tidak boleh memaksa dan harus tetap memfasilitasi untuk belajar dari rumah,” tegas LaNyalla.

Comment