Gubernur Sulawesi Tenggara Berharap RUU Daerah Kepulauan Segera Diundangkan

Gubernur Sulawesi Tenggara Berharap RUU Daerah Kepulauan Segera Diundangkan
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Padang, Scientia – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan telah diserahan kepada DPR RI dan masuk dalam Prolegnas. Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi berharap RUU yang merupakan inisiatif DPD RI dapat segera diundangkan tahun 2021.

Ali Mazi mengatakan pemerintah daerah yang memiliki kepulauan sangat berharap ada UU tersebut. Karena menyangkut keadilan dana transfer daerah dari pusat.

Pemerintah daerah kepulauan memiliki tantangan yang lebih berat dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan. Khususnya di pulau-pulau kecil yang berpenghuni.

RUU tersebut memberi jalan keluar agar pemerintah pusat membedakan perlakuan Dana Transfer ke Daerah (DTD). DTD daerah kepulauan dengan daratan harus dibedakan. Di RUU tersebut, DPD mengusulkan ada nomenklatur Dana Khusus Kepulauan (DKK), selain Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Sehingga, tambahan dana tersebut akan dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik pulau-pulau kecil berpenghuni.

“Saya berharap betul, agar Ketua DPD dapat memperjuangkan agar segara diundangkan,” kata Ali Mazi.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menemui Gubuernur Sulawesi Tenggara mengungkapkan memang belum dibentuk panja untuk RUU ini. Hal ini dikarenakan beberapa fraksi belum menyetorkan nama anggotanya yang akan bertugas di panja tersebut. Kemungkinan di tahun 2021 akan mulai dipersiapkan untuk segera dibentuk Panja untuk membahas RUU tersebut.

“Insya Allah apa yang menjadi kepentingan daerah, pasti DPD perjuangkan,” ujar LaNyalla.(pzv/rls)

Comment