LaNyalla Soroti Retribusi Zona Mil Laut

LaNyalla Soroti Retribusi Zona Mil Laut
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Padang, Scientia – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dukung retribusi zona mil laut Sulawesi Utara diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, adanya perbedaan pendapat antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait retribusi ini.

Dalam FGD di kantor Gubernur Sulawesi Utara, LaNyalla mengatakan Pemprov mendalilkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Pemprov Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara, serta Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah terkait Penggunaan Perairan untuk Bangunan dan Kegiatan lainnya dari 0 sampan dengan 12 Mil Laut.

“Hanya saja dalam prakteknya, retribusi tersebut tidak masuk ke Pemprov melainkan ditarik sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Padahal, retribusi itu bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” kata LaNyalla, Senin (16/11).

Persoalan serupa ditemukan di sejumlah provinsi lainnya. LaNyalla menyebut permasalahan seperti ini menjadi catatan DPD RI. Seperti kasus yang sama di Provinsi Kepulauan Riau. Kapal lego jangkar di dalam zona 12 mil laut, tetapi mereka tidak membayar retribusi ke daerah. Tetapi langsung ke Kementerian Perhubungan. Ini tentu akan menjadi kajian Komite II di DPD RI dengan Kementerian Perhubungan.

LaNyalla menyadari, meskipun dana retribusi ke pusat yang pada akhirnya akan masuk alokasi Tansfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), ia tetap mendukung agar retribusi tersebut dikelola langsung oleh Pemda.

“DPD RI sebagai wakil daerah wajib memperjuangkan agar pemerintah pusat lebih berpihak kepada daerah penghasil,” tegasnya.

LaNyalla memastikan DPD RI akan menyerap aspirasi daerah dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Senator dari dapil Sulut juga diharapkan memberi pendampingan untuk masalah ini.(pzv/rls)

Comment