Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan E-government di Sumatera Barat

Gambar poster

Padang, Scientia – Jurusan Ilmu Politik Unand bahas reformasi birokrasi dan pemanfaatan E-government di Sumatera Barat melalui webinar online. Webinar seri ke lima ini merupakan komitmen jurusan tersebut dalam memberikan kontribusi pencerdasan politik bagi masyarakat.

E-government atau disingkat E-gov ini mensyaratkan tata kelola pemerintahan harus berbasis digital. Dalam pemaparan narasumber yang merupakan Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, ia menyebut syarat utama keberhasilan pemerintahan untuk menerapkan E-gov adalah mereformasi birokrasi.

“Penempatan birokrat sesuai dengan bidangnya akan semakin menambah penguatan terhadap reformasi birokrasi dan pemanfaatan terhadap teknologi dengan e-government,” kata Fadly Amran.

Narasumber lain, Walikota Payakumbuh Riza Falepi, menekankan pada monkey procedure yakni sebodoh apapun orang akan mengikuti prosedur untuk melaksanakan suatu urusan. Artinya, teknologi sifatnya memudahkan, sehingga orang yang tak berpengetahuan sekali pun akan bisa menggunakannya.

Akademisi Unand, Asrinaldi menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembanga E-government adalah political will kepala daerah, pembiayaan dan infrastruktur serta aturan perundang-undangan.

“Alasan birokrasi perlu direformasi, di antaranya birokrasi menjadi organisasi yang mendominasi urusan publik, namun lambat merespon kepentingan publik. Lalu rendahnya akuntabilitas dan transparansi birokrasi dalam melaksanakan tugas, belum terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi birokrasi dan birokrasi menjadi alat politik dalam setiap pilkada,” kata Asrinaldi.

Comment