Dinilai Merugikan, AJP Padang Tolak Aturan Larangan Pesta

Asosiasi Jasa Pesta Padang
Asosiasi Jasa Pesta Padang (AJP) Tolak Surat Edaran Wali Kota Tentang Larangan Pesta “Baralaek”

Padang, Scientia – Asosiasi Jasa Pesta (AJP) Padang tolak aturan larangan pesta yang dikeluarkan Pemko. Aturan yang akan berlaku pada 9 November mendatang dinilai merugikan masyarakat.

Salah seorang Perwakilan AJP Padang, Sinta, mengatakan bawa ia dan pemilik jasa pesta lainnya merasa kecewa atas surat edaran nomor 870.743/BPBD-pdg/X/2020 tersebut.

“Kami sangat menyayangkan keputusan pemko. Kalau memang untuk memutus rantau penyebaran Covid-19, mengapa hanya pesta baralek saja yang dilarang? Diskotik, bar, karoke dan lain-lain kok boleh buka,” ungkap pemilik Pelaminan Bintang Pesta ini, Minggu (18/10).

Menurutnya, Pemko Padang telah mendiskreditkan pesta baralek sebagai penyebab bertambahnya angka covid. Padahal, penambahan kasus covid-19 lebih banyak terjadi di klaster perkantoran dan pasar.

“Selama ini juga belum ada kajian baik secara akademis maupun sosiologis yang menyatakan dengan adanya pesta baralek menambah dan menciptakan klaster baru covid-19,” sebutnya lagi.

Sejak terbitnya SE tersebut, kata Sinta, dalam hitungan hari, banyak klien yang membatalkan acara mereka. Padahal sebagian besar dari mereka sudah melakukan kontrak kerja sama dan membayar uang muka (DP).

“Tolong lah Pemko bersikap arif dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Untuk 1 event saja, ada lebih kurang 17 bidang usaha yg terlibat di dalamnya. Seperti undangan, tenda, pelaminan, orgen,catering dll. Diantara 1 bidang usaha tersebut berapa orang tenaga kerja yang mereka rangkul dalam eksekusinya, rata-rata mereka juga sudah mempunyai keluarga masing-masing. Apakah pemerintah tidak memikirkan nasib kami dan para pekerja kami,” jelas Sinta.

Ia berharap pemerintah segera mencabut SE ini.

“Kami selaku pelaksana pesta yang bernaung dalam Asosiasi Jasa Pesta, bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk melaksanaan pesta sesuai dengan standar yang diterapkan pemerintah. Selain itu juga sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tentang tata cara pelaksanaan teknis penerapan adaptasi baru dalm pencegahan dan pengendalian Covid-19 untuk pelaksanaan pesta,” tandasnya. (ari)

Comment