Karakter Pilkada dan Pandemi Berbenturan

H. M. Mufti Syarfie
H. M. Mufti Syarfie

Padang, Scientia – Ketua Jaringan Demokrasi (JaDI) Sumatra Barat, H. M .Mufti Syarfie mengatakan munculnya usulan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 harus dilihat secara utuh dan menyeluruh. Sebab, usulan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran dari berbagai pihak akan klaster baru penyebaran Covid-19. Hal ini sangat berasalan mengingat terpaparnya beberapa orang  penyelenggara dan calon kepala daerah.

“Kekhawatiran itu lebih tertuju pada perilaku masyarakat yang belum menaati protokol kesehatan,” ujar Mufti pada Scientia, Senin (21/9).

Menurutnya, pilkada dan pandemi memiliki karakter yang berbeda. Pilkada cenderung adanya kerumunan tatp muka dan saling berdekatan. Pandemi menginginkan fisik yang berjarak, tidak ada kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan. Karakter perilaku pandemi ini berbenturan dengan pilkada.

Artinya, penyelenggara dituntut untuk memahami dan mampu menjalankan atau menerapkan aturan kesehatan. Jika dilihat dari tahapan yang berjalan, aturan tersebut cenderung terabaikan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, saat pendaftaran sudah dipastikan calon bersangkutan tidak terpapar Covid-19. Selain itu, kerumunan masih terjadi dan tidak pernah diberi sanksi.

Sekarang sudah ada upaya dari KPU mengusulkan Perpu terutama terkait kampanye dan sanksi terhadap calon yang melanggar peraturan kesehatan.

“Jadi memang salah satu yang mengusulkan penundaan. Namun penundanaannya bukan sampai Covid-19 selesai diatasi, melainkan sampai KPU dapat memahami dan menerapkan peraturan kesehatan. Termasuk memberi sanksi kepada calon yang melanggar,” sebut Mufti.

Mengubah perilaku masyarakat, kata Mufti, bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi pemerintah dalam penanganan Covid-19 juga melibatkan masyarakat banyak atau kerumunan. Contoh itu dapat dilihat saat penyaluran bantuan sosial ataupun penyaluran uang tunai. Selalu terlihat kerumunan di kantos pos dan bank.

“Kondisi-kondisi ini harus menjadi pelajaran dan perhatian semua pemangku kebijakan,” tutup Mufti.(ams)

Comment