KPAI Soroti Kesenjangan Sistem Belajar Jarak Jauh Kemendikbud

KPAI
KPAI Soroti Sistem Belajar Jarak Jauh Kemendikbud

Jakarta, Scientia – Kebijakan-kebijakan Kementrian Pendidikan yang dikomandoi Nadiem Makrim kembali menuai kritikan. Setelah Program Organisasi Penggerak (POP) yang membuat NU, Muhammadiyah dan PGRI mundur, sistem PPDB dan program belajar jarak jauh (PBJJ) juga menuai kritik.

Kali ini kritikan datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI Retno Listyarti menyoroti PPDB dan PBJJ melalui surat terbuka kepada Mas Mentri, sapaan akrab Nadiem. Retno mempertanyakan kebijakan Nadiem yang mengurangi persentase PPDB jalur zonasi dari 80% menjadi 50%.

“Menurunkan jalur zonasi hingga sebesar 30% justru mengarah pada ketidakkonsistenan dalam berpikir soal keadilan sosial,” ujar Retno.

Selain itu, Retno menyoroti pelaksanaan PJJ pada masa pandemi Corona. Menurut Retno, banyak anak merasa terkurung di rumah, kehilangan hak bermain, serta terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah. Masalah besarnya, masih ada kesenjangan akses digital bagi siswa di seluruh Indonesia. Banyak anak tidak bisa mengikuti PJJ karena tidak bisa mengakses internet.

“Mas Menteri, ada jutaan anak Indonesia yang saat ini terisolasi di rumah mengalami frustrasi karena tidak terlayani PBJJ. Berdasarkan survei KPAI, PBJJ menunjukkan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik,” ujar Retno.

Dikutip dari Detik.com, Retno berharap anggaran POP dialihkan untuk menggratiskan internet siswa dan memberi bantuan gadget bagi yang membutuhkan. Dia juga mendorong agar kurikulum darurat saat pandemi Corona dapat segera diselesaikan. Komisi X DPR RI menyebut anggaran dari POP adalah sebesar Rp 595 miliar.

“Di dalam penjelasan Kemendikbud saat rapat kerja dengan Komisi X, skemanya tunggal, yaitu dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Waktu itu kita sepakati Rp 595 miliar,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Jumat (24/7) lalu.

Pihak Kemendikbud belum memberikan jawaban mengenai kritik-kritik dari KPAI untuk Mas Menteri tersebut di atas. (*)

Comment