Telan Biaya Rp 466,98 Triliun, Pembangunan Ibu Kota Baru Masuk RPJMN

Desain Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan
Desain Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan

Jakarta, Scientia – Pemerintah menyebutkan dua alasan utama pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajem Paser Uatara & Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Dua alasan tersebut adalah kesenjangan perekonomian yang terjadi antara pulau Jawa dengan luar Jawa, karena kegiatan ekonomi yang terpusat di Jakarta dan Jawa. Selain itu tujuan pemindahan adalah memercepat pertumbuhan ekonomi agar kesenjangan yang terjadi bisa berkurang. Khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Oleh karena itu, pemerintah memasukan rencana pengembangan Ibu Kota Negara yang akan menelan biaya sebesar Rp. 466,98 triliun tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dikutip dari CNBC Indonesia, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun.

Selain itu pemerintah juga menyampaikan beberapa manfaat dari pemindahan Ibu Kota Negara ini, antara lain:
1. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI
2. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah
* Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% – 0,2% dan Output Multiplier 2,3;
* Peningkatan Kesempatan Kerja (Employment Multiplier 2,9);
* Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Kenaikan Price of capital 0,23% dan Kenaikan Price of Labour 1,37%)
3. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris
4. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun
5. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek

Berikut Tahapan Pembangunan Ibu Kota Negara :

</p

(*)

Comment