Kewajiban Bersama Varfak

Oleh : Defil
Komisioner KPU Kabupaten Solok

Verifikasi faktual (Verfak) merupakan bagian dari tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Verfak adalah tahapan setelah penyerahan dan verifikasi administrasi (Vermin) terhadap syarat dukungan calon perseorangan. Dukungan yang diverfak adalah dukungan yang sudah memenuhi syarat pada vermin.

Banyak pelajaran yang bisa diambil dari proses verfak dari 29 Juni hingga 12 Juli lalu. Terutama bagi saya. Selain verfak adalah pengalaman pertama, verfak calon kepala daerah dari jalur perseorangan juga merupakan pengalaman pertama bagi jajaran KPU Kabupaten Solok. Saya juga yakin ini pengalaman pertama bag KPU lainnya di Sumatera Barat. Bahkan juga bagi KPU Provinsi Sumatera Barat.

Namanya pengalaman pertama, hati-hati adalah salah satu sikap yang saya tanamkan dalam diri dalam melaksanakan verfak. Hati-hati dalam memahami aturan dan hati-hati dalam melaksanakan. Mulai dari pembentukan petugas Verfak, bimbingan teknis petugas verfak, hati-hati memberikan perintah, hati-hati menyelesaikan masalah di lapangan, hingga hati-hati dalam menyiapkan dan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Juga soal penerapan protokol kesehatan Covid-19 selama verfak seperti diatur PKPU nomor 6 tahun 2020.

Pada pemilihan kepala daerah 2020 ini, ada dua jenis syarat dukungan bakan pasanagan calon (Bapaslon) perseorangan yang harus di verfak di Kabupaten Solok. Yakni pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan pemilihan Bupati Solok. Pemilihan gubernur satu pasang dan bupati satu pasang. Untuk pemilihan gubernur ada 35.056 dukungan untuk kabupaten Solok dan 23.707 dukungan pemilihan bupati. Keduanya sekarang sudah melewati rekapitulasi hasil verfak syarat dukungan tahap pertama. Untuk dukungan bapaslon gubernur dukungan yang memenuhi syarat 13.273, sedangkan pemilihan bupati 14.273.

Sekarang sudah masuk pula tahapan penyerahan syarat dukungan perbaikan dan sedang berlangsung verifikasi administrasi. Tapi hingga batas akhir penyerahan dukungan perbaikan dukungan 27 Juli 2020, bapaslon gubernur perseorangan, tidak datang ke KPU untuk menyampaikan syarat dukungan perbaikan. Dari beberapa berita media yang saya baca, bapaslon memilih untuk tidak menyampaikan syarat perbaikan, tetapi memilih mengajukan sengketa tahapan ke Bawaslu Sumbar dan melaporkan KPU provinsi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satu materi yang ingin dikadukan adalah banyak pendukung yang tidak bisa ditemui oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) ketika melakukan verfak.

Terkait masalah ini saya ingin menyampaikan pendapat. Bahwa sesungguhnya verifikasi syarat dukungan Bapaslon perseorangan adalah kewajiban bersama. Baik itu PPS, Bapaslon lewat tim penghubungnya dan pendukung.

Ketika verfak akan dimulai, KPU jauh-jauh hari mengimbau pendukung agar menunggu petugas di rumah dengan dokumen kependudukan. Tentunya ini adalah kewajiban bapaslon juga untuk meminta pendukungnya menunggu petugas di rumah dalam rentang waktu 14 hari masa verfak. Sebab ketika petugas sampai di rumah yang mereka tanya adalah apakah pendukung yang dicari ada di rumah atau tidak, dan apakah pendukung tersebut punya KTP atau tidak. Artinya pernyataan mendukung atau tidak mendukung di masa verfak tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, atau bahkan oleh anaknya.

Ketika pendukung dan KTPnya ada, maka petugas akan sandingkan dengan data yang ada pada b.1.1-kwk yang dibawa petugas. Jika datanya sama maka dimaknai bahwa benar orang tersebut yang dicari. Jika tidak, maka disimpulkan orang yang dicari bukan dia. Petugas akan berlanjut mencari pendukung yang sebenarnya sesuai alamat yang tertera pada b.1.1-kwk.

Ketika datanya sama, barulah pertanyaan berlanjut apakah dia mendukung atau tidak mendukung bapaslon yang sudah menyerahkan KTP dan formulir pernyataan mendukung ke KPU. Kalau mendukung, maka status dukungannya memenuhi syarat. Jika tidak, maka akan ditulis tidak memenuhi syarat kalau pendukung itu bersedia mengisi dan menandatangani surat pernyataan tidak mendukung.

Dari ketentuan di atas, bisa kita maknai, kewajiban KPU adalah mensosialisasikan waktu pelaksanaan verfak dan mendatangi pendukung ke rumahnya. Ketika pendukung tidak berada di rumah atau tidak siap dengan KTP elektroniknya tentu ini terbeban terhadap bapaslon atau pendukungnya.

Lalu bagaimana kalau pendukungnya tidak ada di rumah, atau alamat rumahnya tidak bisa ditemui? Kewajiban PPS selanjutnya berkoordinasi dengan tim penghubung bapaslon. Menyampaikan nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemui untuk dikumpulkan oleh tim penghubung. Begitulah ketentuan Peraturan KPU. Artinya setelah disampaikan nama-nama pendukung yang tidak ditemui, selanjutnya adalah kewajiban tim penghubung untuk menghadirkan. Fakta yang terjadi di lapangan bapaslon tidak memiliki tim penghubung sampai ke tingkat nagari. Karenanya PPS akan kesulitan menyampaikan nama-nama pendukung yang tidak ditemui ke tim pengubung di tingkat kabupaten.

Untuk mensiasati ini KPU Sumbar dan KPU Kebupaten Solok menggunakan aplikasi link Bit.ly sebagai alat bantu berkoordinasi. Alat ini saling memudahkan. PPS dimudahkan menyampaikan nama-nama pendukung ke tim penghubung dengan hanya menginput ke bit.ly, dan bapaslon dimudahkan mengetahui nama-nama pendukung tidak ditemui dengan tingga mengakses bit.ly. Pada link bit ly ini, bapaslon bisa mengetahui nama-nama pendukung dan nomor NIK, alamat pendukung yang tidak ditemui serta tanggal kunjungan PPS ke rumah pendukung.

Ketika informasi ini sudah sampai ke tim penghubung, selanjutnya kewajiban tim penghubung untuk menghadirkan pendukung di suatu tempat dan PPS harus melakukan verfak di suatu tempat tersebut. Jika tahap verfak kedua masih ada pendukung yang tidak bisa dihadirkan tim penghubung, pendukung tersebut diberi kesempatan untuk hadir sendiri ke sekretariat PPS untuk diverfak. Berdasarkan ketentuan ini, kewajiban pendukung adalah datang sendiri ke PPS sampai akhir masa verfak dan kewajiban PPS adalah menunggu dan melakukan verifikasi faktual pendukung di sekretariat PPS hingga akhir masa verfak atau hingga hari ke 14 di masa Verfak. Di Kabupaten Solok akhir masa verfak dukungan awal adalah 12 Juli 2020.

Sekarang sudah lewat tahap penyampaian syarat dukungan perbaikan bapaslon Perseorangan ke KPU mulai 25 Juli hingga 27 Juli. Sekarang sedang jalan verifikasi administrasi dukungan perbaikan sampai 4 Agustus 2020. Kabupaten merupakan salah satu KPU dari empat KPU di Sumbar yang menerima syarat dukungan perbaikan. Tiga lagi adalah KPU Solok Selatan, Pasaman Barat dan Limapuluh Kota. Nanti verifikasi faktua perbaikan akan dilaksanakan selama 7 hari, dalam rentang 8 Agustus hingga 16 Agustus. Dengan telah adanya pelaksanaan verfak untuk dukungan awal, tentunya pada verfak tahap perbaikan bisa dijadikan pelajaran. Baik itu oleh KPU, terlebih bagi Bapaslon.

Apalagi teknis verfak di awal berbeda dengan teknis verfak di masa perbaikan. Jika diawal ada kunjungan PPS ke rumah pendukung, di masa perbaikan tidak ada lagi. Verfak di masa perbaikan PPS berkoordinasi dengan tim penghubung supaya tim penghubung bisa menghadirkan pendukung di suatu tempat untuk diverfak. Jika tim penghubung tidak bisa menghadirkan, pendukung diberi kesempatan hadir sendiri ke sekretariat PPS untuk diverfak hingga batas akhir masa verfak. Artinya verfak di masa perbaikan hanya dua tahap. Pertama tahap mengumpulkan kedua tahap pendukung datang sendiri ke sekretariat PPS. Begitu pun dengan masa verfak. Jika verfak dukungan awal dilakukan selama 14 hari, di masa perbaikan cuma 7 hari.

Dengan adanya perbedaan teknis dan waktu tersebut tentu kesiapan tim penghubung atau bapaslon lebih dituntut. Sebab kedua tahapan verfak itu lebih menitik beratkan kepada bapaslon. Pertama adalah kesiapan bapaslon untuk mengumpulkan. Tentu perlu tim bapaslon di tingkat nagari yang siap untuk itu. Tim pengubung harus menghubungi seluruh pendukungnya untuk bisa hadir di suatu tempat di masing-masing nagari. Jika ada yang tidak bisa hadir, yang dituntut adalah kemampuan tim meminta pendukung datang ke PPS untuk di Verfak. Sebaliknya kewajiban PPS saat verfak perbaikan lebih banyak pasif atau menunggu. Pertama menunggu dihubungi tim penghubung menginformasikan di mana pendukungnya dikumpulkan. Kedua menunggu pendukung di sekretariat PPS untuk diverfak. Kalau bapaslon atau tim tidak bisa menghadirkan atau pendukung tidak datang sendiri ke PPS, maka konsekuensi yang diterima adalah status dukungannya menjadi tidak memenuhi syarat. Begitulah PKPU mengatur.

Dengan tegasnya ketentuan ini, tentu tidak akan ada sengketa antara bapaslon dan KPU kalau sama-sama memahami. Kecuali kasus pendukung tidak diverfak karena PPS tidak mau melakukan verfak maka PPS bisa diperkarakan. Sebaliknya menurut saya Bapaslon juga harus melihat kondisi ketika mangumpulkan pendukung untuk diverfak. Kalau Bapaslon mengumpulkan pendukung di masjid pukul 02.00 WIB pagi, jelas ini tempat yang dilarang dan waktunya tidak kondusif. Kalau ingin mengumpulkan, hadirkan lah pendukung di salah satu rumah warga dan waktunya paling lambat pukul 21.00 WIB malam. Menurut saya pukul 21.00 WIB adalah waktu yang masih bisa dimaklumi.
Betul penyelenggara bekerja berdasarkan hari kalender. Tapi masalah jam perlu diperhatikan sebab penyelenggara pemilihan juga manusia dan butuh istirahat.(*)

Comment