Waralaba/ Franchise

Pertanyaan:

Assalamualaikum
Saya memegang franchise dari sebuah merk dagang, dalam perjalanannya pemilik franchise sering mengirim bahan baku yang tak sesuai kesepakatan. Bahkan ukuran dan spefikasinya jauh dari standar, semua sudah saya komplain namun tidak ada perubahan sampai sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana sebaiknya jalan hukum yang harus saya tempuh? Terima kasih.

Jawaban :

Istilah franchise yang sudah di Indonesiakan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata wara artinya lebih dan laba artinya untung. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa waralaba merupakan usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa.

Franchise merupakan suatu perjanjian, tentunya dalam memahami apa itu franchise atau waralaba harus memahami terlebih dahulu apa itu perjanjian. Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Oleh karena itu sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Perjanjian adalah sumber perikatan yang menimbulkan adanya hubungan hukum bagi para pihak. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban, yang dibuat secara tertulis maka dia menjadi sebuah kontrak.

Berdasarkan pengertian perjanjian atau kontrak di atas maka perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.

Namun tidak dipungkiri seringkali terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yakni : a.Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b.Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c.Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d.Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHper, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)
Waralaba merupakan kontrak perjanjian pemakaian nama, merk dagang, dan logo perusahaan tertentu dari pemberi waralaba (franchisor) yang di dalamnya dicantumkan ikhtisar peraturan pengoperasiannya oleh perusahaan yang menggunakan (franchise), jasa yang disediakan oleh pemberi waralaba (franchisor), dan persyaratan keuangan.

Franchise merupakan perjanjian yang khusus yang didahului dengan adanya suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchisee, inilah sebagai karakter dari waralaba tsb.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. menyebutkan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh pemberi waralaba bagi para penerima waralabanya. Dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban penerima waralaba dan pemberi waralaba, misalnya hak teritorial yang dimiliki penerima waralaba, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam KUH Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam KUH Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak. Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).

Pasal 4 ayat (1) PP tentang waralaba di atas menentukan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Waralaba ini jelas dimengerti bahwa apabila pemberi dan penerima waralaba telah sepakat maka perjanjian waralaba harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Peraturan Pemerintah tentang Waralaba sebagai dasar hukum yang baru dalam mengatur bisnis waralaba di Indonesia telah menentukan bahwa isi perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit:31 a. nama dan alamat para pihak; b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; c. kegiatan usaha; d. hak dan kewajiban para pihak; e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; f. wilayah usaha; g. jangka waktu perjanjian; h. tata cara pembayaran imbalan; i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; j. penyelesaian sengketa; dan k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. para pihak dalam perjanjian waralaba juga diberikan kebebasan untuk mengatur ketentuan lain yang belum diatur dalam PP Waralaba tersebut di atas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Saudara memegang Franchise/waralaba dari sebuah merek dagang. Dalam perjalanannya pemilik franchise sering mengirimkan bahan baku yang tidak sesuai kesepakatan. bahkan ukuran atau sfesikiasinya jauh dari standar. Semua sudah Saudara komplain namun tidak ada perubahan sampai sekarang. Apa yang dapat Saudara lakukan?
Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa pemerintah turut campur mengatur perbuatan hukum waralaba ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pihak dalam perjanjian waralaba tersebut.

Karena itu dalam peraturan pemerintah tentang waralaba diatur dalam poin c tentang hak dan kewajiban para pihak dan j tentang penyelesaian sengketa. Ini diwajibkan dalam PP tersebut mesti dicantumkan dalam kontrak waralaba.

Maka dalam perjanjian tertulis /kontrak waralaba mesti memuat klausula tentang penyelesaian sengketa ketika salah satu pihak wanprestasi/ingkar janji terhadap prestasi (hak dan kewajiban) yang dimuat dalam kontrak tersebut. Inilah landasan berpijak dalam melaksanakan bisnis waralaba tersebut.

Di samping itu para pihak diberi kebebasan untuk membuat atau menambahkan klausula sesuai dengan kesepakatn para pihak dalam perjanjian, karena hukum perjanjian adalah bersifat terbuka artinya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 bahwa apa apa yang sudah disepakati para pihak dalam perjanjian berlaku sebagai UU bagi mereka.

Kalau seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi (apa yang wajib dilakukan ) maka disebut pihak tersebut wanprestasi. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, dengan jenis wanprestasi seperti diuraikan sebelumnya.

Dari sini muncul sengketa, yang tentunya harus diselesaikan. Ketika seseorang merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan ini yang dikatakan dengan sengketa.
Oleh karena perjanjian ini adalah dalam lapangan hukum perdata, maka penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Secara non litigasi adalah dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara alternative yakni di luar pengadilan. Jenis jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini adalah dengan musyarwarah, mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lainnya. Jika terjadi sengketa maka diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebaiknya yang anda tempuh adalah dengan cara penyelesaian secara alternative ini.

Saudara bisa musyawarahkan atau bernegosiasi dengan pihak tersebut dengan dasar bertindak saudara adalah kontrak waralabanya. Karena biasanya kesepakatan senabagi hasil negosiasi atau dg cara penyelesaian sengketa non litigasi I I adalah bersifat win win solution, yang paling urgent adalah penyelesaian sengketa pada perjanjian waralaba ini dilakukan menggunakan asas itikad baik melalui musyawarah oleh para pihak.

Ketika upaya penyelesaian non litigasi (alternative penyelesaian sengketa) tidak menemukan kesepakatan maka anda bisa menempuh penyelesaian litigasi. Upaya penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan merupakan sarana akhir (ultimum remidium) manakala penyelesaian sengketa melalui penyelesaian alternative tidak berhasil. .

Padang, 12 Juli 2020
Dr.Wetria Fauzi.SH.M Hum

Comment