Kemenkeu Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19

Tenaga Medis
Ilustrasi: Tenaga Medis Menggunakan APD Lengkap saat Mengunjungi Pasien

Jakarta, Scientia – Kementrian Keuangan sudah menyalurkan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp 1,3 triliun ke 542 daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kemenkeu Putut Satyaka, saat video konferensi, Rabu (08/07) di Jakarta.

“Pada 7 Juli 2020, kita baru saja mentransfer Rp 1,3 triliun kepada 542 daerah. Ini sesuai besaran nakes per daerah berdasarkan usulan PPSDM Kementerian Kesehatan,” jelas Putut.

Kata Putut, Keputusan Menteri Kesehatan terbaru, menjadi landasan penyaluran insetif nakes tersebut. Yaitu KMK No. HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani virus corona atau covid-19

“Jadi lewat KMK 392 baru itu, kini penyaluran langsung di daerah. Temen-temen dinas kesehatan di daerah verifikasi, setelah bisa mminta ke BPKAD [Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah]. Jadi kita siapkan uang di daerahnya Rp 1,3 triliun,” jelas Putut.

Dilansir dari CNBC Indonesia, untuk memenuhi percepatan penyerapan anggaran penanganan covid-19 di bidang kesehatan, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan memangkas proses verifikasi untuk pencairan nakes.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Trisa Wahjuni Putri menjelaskan, sebelumnya verifikasi dilakukan berjenjang dari puskesma, Rumah Sakit Daerah, hingga ke pusat. Saat ini proses verifikasi sudah dilakukan di masing-masing daerah, baik kota dan provinsi.

Artinya saat ini Pemerintah Pusat, hanya akan mengurusi anggaran kesehatan di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta, misalnya RS Darurat Wisma Atlet, dan rumah sakit rujukan lainnya, termasuk swasta.

Sehingga para pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota lainnya akan melakukan verifikasi sendiri, dengan tetap mempertanggungjawabkan dan melaporkannya kepada pemerintah pusat.

“Verifikasi ini diusulkan oleh dinas kesehatan di daerah, dan tim verifikasi [dari pemerintah pusat] melakukan pemeriksaan usulan tersebut. Dari pemerintah pusat. kemudian menyampaikan kepada BPKAD Provinsi dan Kota. Berikut nominalnya.”

“Jadi ini sebuah terobosan dan kita sudah betul-betul memperbincangkan diskusi dengan teman-temen Kemenkeu bahwa mudah-mudahan ini akan mempercepat proses penyerapan,” jelas Trisa. (*)

Comment