Pagang Gadai

DR. Wetria Fauzi, SH, M.Hum

Pertanyaan:

Assalamu Aalaikum

Buk Wetria Fauzi, saya ada masalah terkait pagang gadai. Keluarga saya memegang gadai beberapa hektar lahan. Tanpa sepengatuan kami lahan tersebut sudah disertifikatkan. Kemudian dijadikan lahan perumahan tanpa sepengetahuan kami sebagai yang memegang gadai. Kemudian akan dibangun juga SPBU. Pertanyaannya adalah: Apa boleh tanah itu disertifikatkan tanpa sepengetahuan kami yang masih memegang gadainya sampai saat ini. Bagaimana menyelesaikannya sementara orang yang menggadaikan tidak mau tau?

Jawaban:

Pelaksanaan pagang gadai dalam tradisi lokal adat Minangkabau adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan memberikan jaminan kepada si peminjam, selama hutang itu belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada di tangan si peminjam.

Pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau akan tetap berlangsung menurut Hukum Adatnya dan statusnya tetap ada. Walaupun dewasa ini telah berlaku Hukum Nasional (Pasal 7 UU. No. 56/Prp/1960) akan tetapi  Hukum Nasional ini disingkirkan oleh Hukum Adatnya sendiri.

Di Minangkabau, gadai itu dilakukan atas nama keluarga, dilakukan antara satu pemilik dan fungsinya untuk melakukan tolong-menolong, sehingga tidak ada unsur pemerasan harga gadai yang hampir menyamai harga jual tanah. Sipemberi gadai adalah pihak yang kaya atas tanah sedangkan pemegang gadai adalah pihak yang lemah atas tanah, dengan  ketentuan adat, gadai itu harus ditebus.

Dalam tradisi lokal di Minangkabau, gadai adalah suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu (biasanya sejumlah uang itu standartnya adalah harga emas) dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumah uang yang diterimanya dari pihak kedua.

Menurut aturan hukum adat Minangkabau, tanah tidak dapat dijual. Jika pemiliknya mempunyai kebutuhan yang besar dan ia mempunyai sebidang tanah, maka ia hanya dibolehkan menggadaikannya, de­ngan harapan di kemudian hari tanah itu dapat mereka tebus, walaupun oleh anak cucu mereka.

Yang terpenting bagi mereka adalah status kepemilikan tanah itu tidak berpin­dah kepada suku lain. Dalam masyarakat hukum adat baik dalam masyarakat teritorial yang berdasarkan garis keturunan “patrilineal” maupun “matrilineal” seperti Minangkabau, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang tetap dan sebagai pengikat kaum.

Hubungan yang erat antara manusia dengan tanah bersumber kepada pandangan yang bersifat “religio magis”. Sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatasnya, berburu binatang dan mempertahankannya. Hak ini didasari oleh fatwa adat yang menyatakan:

“Rumpuik nan sahalai (rumput yang sehelai), Bilalang nan saikua (belalang yang seekor), Tanah nan sabingkah (tanah yang sebongkah), Penghulu nan punyo (penghulu yang punya).

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah, yang ditandai dengan:

Ado tapian tampek mandi (ada tepian tempat mandi), Ado basasok bajarami (ada sawah yang menghasilkan), Ado bapandam pakuburan (ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga)”.

Saya menduga bahwa tanah yang menjadi objek dalam hal ini adalah tanah ulayat, karena luas tanah beberapa hektar lahan. Walaupun saudara tidak memberitahukan berapa hektar luas tanah sesungguhnya dan dimana tanah ini berada. Namun sekali lagi saya menduga ini adalah tanah ulayat. Berdasarkan  Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu:

  1. Tanah ulayat nagari.
  2. Tanah ulayat suku.
  3. Tanah ulayat kaum.
  4. Tanah ulayat rajo.

Melakukan pagang gadai tanah ulayat kaum dengan alasan sebagai berikut:

  1. Maik tabujua ateh rumah (mayat terbujur di atas rumah),
  2. Gadih gadang indak balaki (gadisyang cukup dewasa tapi belum mempunyai suami).
  3. Rumah gadang katirisan (rumah Gadang yang sudah rusak atau bocor).
  4. Managakkan gala pusako (mengangkat pemimpin kaum, yaitu Penghulu/Datuak).

Pelaksanaan pagang gadai harus ada persetujuan dan tanda tangan oleh kaum, mamak kepala waris, mamak adat, penghulu suku, dan persetujuan dari unsur pemerintahan dan apabila tidak ada, maka gadai yang dilaksanakan tersebut tidak sah.

Apabila masyarakat melakukan gadai diluar syarat-syarat yang telah ditentukan maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah dengan kemenakan, mamak kepala waris, mamak adat, penghulu suku, dan unsur dari pemerintahan. Dengan cara anggota keluarga yang mampu membantu mengembalikan uang kepada si pemagang gadai sesuai dengan perjanjian.

Kalau tanpa sepengetahuan pemegang gadai  lahan tersebut sudah disertifikatkan dan dijadikan lahan perumahan  tanpa sepengetahuan pemegang gadai dan akan dibangun  SPBU.

Dalam hal ini tanah tersebut bisa saja diajukan pendaftaran pembuatan sertifikatnya. Namun dalam hal ini bisa di duga pemilik tanah tidak ada etikat baik dengan pemegang gadai. Namun proses pembuatan sertifikat bisa saja berlangsung. Jika dokumen telah lengkap, maka tanah bisa didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya, mereka kemudian meninjau lokasi dan mengukur tanah, menerbitkan gambar situasi, memproses, mengumumkan, serta mengesahkan pengumuman.  Setelah itu, pemohon membayar biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sesuai dengan luasnya serta menerbitkan sertifikat tersebut. Umumnya, rentang waktu mengurus sertifikat adalah 3 bulan, tergantung dari kondisi di lapangan. Tenggang waktu tiga bulan ini dilakukan pengumuman. Inilah rentang waktu yang bisa dimanfaatkan pemegang gadai untuk melakukan keberatan terkait pembuatan sertifikat tanah tersebut. Sehingga proses pembuatan sertifikat atas tanah bisa dihentikan atau ditunda. Seandainya tidak ada yang mengajukan keberatan disaat diumumkan selama 3 bulan tersebut  maka proses dilanjutkan dan sertifikat terbit.

Dalam hal ini pemeganag gadai tidak mengetahui pengumuan tersebut itu bisa saja terjadi.  Bagaimana penyelesaiannya sementara orang yang menggadaikan tidak mau tahu. Maka persoalan tanah ini dapat diajukan gugatan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN menyelesaikan sengketa tanah adat dengan cara mediasi. Seandainya mediasi tidak berhasil maka dapat dilanjutkan pada pengadilan negeri dimana tanah itu berada.

Saya juga menduga bahwa perjanjian pagang gadai antara pemegang gadai dengan pemberi hak gadai tentu dilakukan secara tertulis. Saudara pembaca tidak menjelaskan berapa lama perjanjian pagang gadai ini. Namun dari penjelasan penanya sepertinya sudah lama. Dan tidak mungkin tidak ada surat menyurat terkait dengan hal ini. Kalau ada secara tertulis maka ini adalah bukti yang cukup kuat dan sangat besar kemungkinan pemegang gadai mendapatkan kembali hak gadai sesuai dengan yang sudah disepakati ketika melakukan perjanjian pagang gadai dahulu.  Karena apa apa yang menjadi kesepakatan para pihak dalam perjanjian berlaku sebagai hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut datau dikenal dengan asas Pacta sunt servada.

Comment