Potret Pendidikan Dharmasraya Hari Ini: Kita Butuh Tindakan Afirmatif?

D.W Nanda Dosen Universitas Dharmas Indonesia (Undhari)

Tidak Apple to Apple, alias dua hal yang tidak bisa dikomparasikan. Begitu alibi saya ketika melihat sebuah realitas yang ada. Sebuah kenyataan bahwa saya harus mengerutkan dahi, ketika harus berhadapan dengan teman-teman yang berasal dari daerah- perkotaan di Indonesia. Contohnya, pulau Jawa. Harus diakui kemampuan mereka di bidang pendidikan jelas lebih mumpuni jika dibandingkan dengan kita yang ada di daerah, termasuk Dharmasraya. Meskipun tak selalu begitu dalam perbandingan setiap individu, namun secara umum jurang perbedaan ini jelas menganga dan terkuak.

Anak-anak yang hidup di kota-kota besar, jelas punya akses istimewa. Fasilitas pendidikan yang memadai, akselerasi media informasi, ketersediaan tenaga pendidik, dan hal-hal eksklusif lainnya jelas dengan mudah mereka rengkuh. Namun, apakah dengan jurang perbedaan itu, kualitas pendidikan di daerah seperti Dharmasraya tidak bisa didongkrak?

Hipotesis saya, antara bisa dan tidak bisa. Bisa, jika sang nakhoda kabupaten Mekar ini punya kemauan kuat untuk itu. Tidak bisa, jika pendidikan Dharmasraya hanya bersifat sebagai follower. Hanya terkungkung dalam lingkaran konvensional, terpaku dari program pendidikan turunan dari pemerintah pusat, dan enggan melakukan terobosan-terobosan dan kreasi. Oleh karena itu, sistem pendidikan Dharmasraya harus keluar dari status quo. Harus meloloskan diri dari pakem normal. Kita butuh terobosan radikal. Garis start pendidikan kita berbeda dengan kota-kota besar di Indonesia.

Pendidikan di kota-kota besar mungkin akan tetap maju jika mengikuti pakem baku dari pemerintah pusat. Kalau Dharmasraya? Harus kontemplatif dan menelurkan program-program khusus. Jika tidak, pendidikan kita akan berantakan (kalau tidak mau dikatakan gagal). Salah satu contohnya, mungkin dengan mengejawantahkan metode dari seorang pejuang dan tokoh pendidikan asal Brazil, Paulo Freire. Freire mengedepankan proses belajar merdeka dengan pakem investigasi kenyataan. Artinya, pendidikan Dharmasraya bisa melibatkan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, Dharmasraya kaya akan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Proses pendidikan di Dharmasraya seharusnya mengintegrasikan cara penyelesaian permasalahan yang terkait dengan bidang tersebut. Di kehidupan nyata nanti, mereka bisa beradaptasi, berkreasi dan melakukan inovasi lebih di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Agar lebih bisa meningkatkan pengetahuan dan ekonominya dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya yang juga bergantung hidup dari sektor yang sama.

Loh, memangnya bisa seperti itu? Bukannya kurikulum pendidikan kita sudah terintegrasi dari sononya (baca: pusat)? Dari awal sudah saya tuliskan bahwa intinya kemauan. Kalau pemimpinnya mau, pasti mampu! Daerah punya ruang kok untuk itu. Kalaupun terkendala regulasi, kita bisa selipkan di materi atau program ekstrakurikuler. Gitu aja kok repot (izin meminjam ucapan fenomenal Gusdur itu).

Potret Pendidikan Darmasraya Hari Ini

Dengan berat hati, saya harus mengatakan “memprihatinkan”. Belum ada terobosan hebat yang ditelurkan Pemda. Realitas di lapangan menunjukkan itu. Pendidikan kita masih melulu berbicara soal infrastruktur fisik. Bukan konsep dan program! Bahkan, di setiap kesempatan, ketika ditanya tentang kreasi dalam bidang pendidikan, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, masih terbatas dalam memamerkan pembangunan gedung pendidikan ini, gedung itu dan gedung ini. Memberikan bantuan pendidikan ini, bantuan itu, dan sejenisnya.

Memang, harus diakui, pembangunan infrastruktur fisik tersebut memang bagus dan diperlukan. Sekolah-sekolah di Dharmasraya memang masih butuh sarana memadai. Akses yang lebih terjangkau, gedung yang nyaman dan lain sebagainya. Namun, pendidikan kita butuh sentuhan lebih. Sebagai Bupati muda, yang masih fresh dan banyak waktu untuk belajar, seharusnya Bupati tidak terjebak dengan pakem konvensional. Lalu? Pemda mungkin punya banyak alibi jitu.
Pertama, Bupati sudah menelurkan Program Sekolah Bebas Pungutan. Bukannya bermaksud tendensius, program seperti ini sudah ada di banyak tempat. Daerah lain sudah jauh-jauh hari memberlakukannya. Bahkan, sekolah gratis adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi (UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas). Sebagai koreksi dan lecutan untuk bupati, apakah praktik sekolah bebas pungutan di Dharmasraya ini benar-benar terjadi? Apakah fakta di lapangan bahwa anak-anak di Dharmasraya sudah tidak terlalu dipusingkan dengan persoalan dana? Faktanya, tidak begitu adanya. Bahkan, pada medio 2019, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dharmasraya pernah menggugat persoalan ini kepada DPRD Dharmasraya. Lebih spesifik, melalui penelusuran di lapangan, Jubir GP Ansor, Tanol mengatakan “uang pembangunan SMA/SMK/MA Sederajat masih bervariasi mulai dari Rp 500.000,00, 600.000,00, 650.000,00, 700.000,00, 800.000,00 sampai Rp 1.000.000,00.” Kesimpulannya, seperti tidak ada transparansi! Lebih parahnya, pungutan kepada peserta didik kategori tidak mampu masih terjadi. Padahal, sesuai dengan Pergub Sumatera Barat No 31 Tahun 2018 BAB III tentang Sumbangan dan Bantuan Pasal 7 Poin 1, “seharusnya sumbangan yang dimaksud dalam Pasal 6 tidak dibebankan lagi kepada siswa dari keluarga tidak mampu”.
Kedua, Pemda punya program andalan bernama Satu Keluarga Satu Sarjana. Wah, jika kita boleh jujur, yang dimaksud program “andalan” itu ya kalau pencetusnya murni dari kita dan tak dimiliki orang lain. Padahal, program yang diinisiasi bersama BAZNAS ini juga diimplementasikan oleh daerah lain. Lebih jauh, analisis kebutuhan dan ketepatan sasaran program ini juga belum jelas. Seharusnya ditampilkan lebih komprehensif oleh Pemda Dharmasraya.

Ketiga, Pemda juga telah membuat Nota Kesepahaman dengan banyak Perguruan Tinggi. Sebenarnya, yang dinantikan masyarakat itu adalah hasil atau output dari kooperasi itu. Bukan hanya sekedar hentakan di permulaan, namun sampai sekarang tak tahu muaranya kemana. Semoga yang dipaparkan dalam tulisan ini tidak dianggap sebagai upaya menjatuhkan. Anggap saja ini sebagai “harapan” salah satu dari sekian banyak rakyat Dharmasraya. Dimana sejatinya, rakyat berhak menuntut gebrakan apapun dari pemimpinnya.
Apalagi ini ihwal pendidikan, yang jika diibaratkan sebuah bangunan, adalah sebagai fondasi utama dalam menyokong masa depan yang kokoh dan gemilang.

Comment