Keadilan Penting dalam Pendidikan

Paet Lubis, Mahasiswa FISIP Universitaas Bengkulu. Anggota Lingkar Studi Progresif (LISPRO)

“Sudah banyak penyesalan karena tidak pernah bergerak” adalah gambaran saya dulu yang terkesan lebih banyak diam dan menerima segala sesuatu yang terjadi tanpa berkeinginan untuk berbuat hingga hampir melahirkan penyeselan dan pada pucaknya pilihan bergerak sebagai pemberontakan adalah ikhtiar.

Perguruan tinggi sebagai lembaga tempat pendidikan bernaung merupakan tempat yang mencerahkan bagi siapa pun yang berada di dalamnya. Kesempatan dalam melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi merupakan sesuatu yang mewah terutama bagi seorang anak dengan kondisi perekonomian yang tidak terlalu baik walaupun sebenarnya saya sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang dipandang setara (egaliter) tanpa ada perbedaan sekecil apapun dalam mendapatkan pendidikan.

Ketika hal ini menjadi kontradiktif dengan kondisi hari ini. Kita dihadapkan dengan krisis pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak hal menjadi lumpuh terutama di bidang perekonomian. Keadaan perekonomian keluarga yang serba pas-pasan. Kondisi ini menurunkan ekonomi keluarga. Salah satunya kemampuan untuk membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) sebagai seorang mahasiswa terabaikan.

Terbesit pertanyaan di dalam diri saya, bagaimana cara untuk mendapatkan pemasukan, sedangkan UKT harus tetap dibayarkan agar proses pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini tidak menyurutkan keinginan saya untuk tetap melanjutkan pendidikan, walaupun saya tidak memiliki kemampuan dalam menunaikan kewajiban.

Saya pun meyakini bahwa masalah yang sama juga dialami teman-teman lainnya. Sehingga memaksa keluarga untuk berpikir keras dalam memperoleh pendapatan lebih untuk membayar UKT agar anak-anak mereka bisa melanjutkan kuliah. Kegelisahan yang sedang saya jalani seketika melahirkan sebuah harapan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Sisdiknas mengamanatkan agar pendidikan diselenggarakan secara domokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif”.

Konsep berkeadilan dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) ini menggambarkan pentingnya pendidikan yang dilaksanakan secara berkeadilan. Bicara keadilan ini, melahirkan pilihan bagi banyak mahasiswa bahwa pendidikan itu bukan hanya bagi mereka yang mampu secara finansial. Kemudian diperkuat dengan PERMENRISETDIKTI Nomor 39 Tahun 2017 pada Pasal 5 Ayat (1) disebutkan “Pemimpin PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/ atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat beberapa hal. Pertama ketika ada ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai. Kemudian berkaitan dengan perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai.

Aturan-aturan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan agar pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan dalam sebuah sistem pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Hal ini bisa diperjelas dengan aturan tertulis mengenai pelaksanaan pembiayaan UKT. Dengan tetap memperhatikan keadaan ekonomi mahasiswa di tengah pandemi Covid 19

Lantas bagaimana solusi nyata bagi mahasiswa yang belum bisa melakukan kewajiban tapi tetap berkeinginan melanjutkan dan menyelesaiakan masa pendidikan?

Kini pimpinan PTN bisa berpikir keras dan bijaksana agar keputusan yang diambil benar-benar dapat menjawab persoalan yang dihadapi mahasiswa. Jangan sampai pemberontakan menjadi pilihan. Karena sejarah akan mencatat kegagalan kampus negeri sebagai garda terdepan mencerdaskan anak bangsa.[*]

Comment